Problem krusial yang terus menghantui Pemilu 2014 adalah problem daftar pemilih tetap (DPT). PDI Perjuangan, seperti dikatakan Ketua Tim Kajian dan Pengawas DPT PDI-P Arif Wibowo, melansir masih ada permasalahan dalam data pemilih yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Selain belasan juta nomor induk kependudukan (NIK) ganda, PDI-P juga menemukan 295.000 pemilih yang diduga fiktif.
Kita bisa memahami kekhawatiran PDI-P. DPT adalah faktor penting dan menentukan berkualitas atau tidaknya Pemilu 9 April 2014. Karena itu, kita menyarankan, kendati DPT telah ditetapkan, berbagai ketidakberesan DPT yang disinyalir partai politik harus terus dibenahi dan diperbaiki sampai batas waktu tertentu sebelum 9 April 2014. Jajaran Kementerian Dalam Negeri juga dimintakan bantuannya untuk ikut membereskan daftar pemilih tetap tanpa NIK atau dengan NIK ganda.
Selain kesiapan penyelenggara pemilu, pimpinan partai politik juga harus siap menghadapi "vonis" pemilih di hari penghakiman 9 April 2014. Pemilu legislatif 9 April 2014 akan menjadi momentum penentuan pemilih untuk menjatuhkan pilihan pada partai politik atau calon legislator mana yang pantas menjadi wakil mereka di Senayan sekaligus juga menentukan partai politik mana yang berhak mengusung calon presiden.
Pada akhir tahun ini, sejumlah lembaga survei mengindikasikan partai politik yang banyak kadernya terjerumus dalam kubangan korupsi menghadapi penurunan elektabilitas. Inilah tantangan yang dihadapi partai politik dan para calon legislator. Gejala penurunan elektabilitas itu harus dijawab dengan langkah nyata dan bukan dengan menyarankan penundaan Pemilu 9 April 2014 dengan dalih DPT masih bermasalah.
Ketidakberesan DPT menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu menyelesaikan masalah tersebut. Partai politik juga dituntut untuk ikut mengawasi pelaksanaan perbaikan DPT. Keterbukaan KPU untuk terus memperbaiki DPT, termasuk membuka DPT, adalah bentuk keinginan KPU melibatkan partisipasi publik. Ini hal positif.
Kita tak memungkiri pelaksanaan Pemilu 9 April 2014 dan Pemilu Presiden 9 Juli berlangsung panas dibandingkan pemilu sebelumnya. Namun, kita yakin dan sekaligus berharap meningkatnya tensi politik akan tetap dalam batas wajar sehingga proses sirkulasi kepemimpinan nasional bisa berjalan lancar.
Kedewasaan dan profesionalitas penyelenggara pemilu, pimpinan partai politik, dan masyarakat sipil akan ikut menentukan kualitas Pemilu 2014. Lembaga yang masih bermasalah, seperti Mahkamah Konstitusi, harus segera dibereskan personalia sehingga bisa berperan dalam pelaksanaan Pemilu 2014.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003580310
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar