Argumen saya adalah kebijakan luar negeri Indonesia cukup aktif dalam meningkatkan citra Indonesia sebagai aktor regional dan global. Hal ini diperlihatkan dengan pelaksanaan pelbagai forum regional dan global. Salah satunya adalah Konferensi Tingkat Tinggi APEC dan Perundingan Putaran Doha/WTO di Bali.
Namun, hal-hal tersebut tidak terlalu banyak dimengerti mayoritas rakyat Indonesia, terutama berbagai implikasi yang bisa menggerus kesejahteraan mereka setelah terlaksananya sejumlah perjanjian tersebut.
Lalu, Indonesia sedang berusaha meningkatkan perannya sebagai aktor regional dan negara pemain tengah yang terkadang masih lemah kapasitas internalnya karena problem domestiknya. Dalam artian, masih ada kesenjangan antara target kebijakan luar negeri dan sumber daya yang dimiliki Indonesia. Karena itu, prioritas kebijakan luar negeri Indonesia perlu disesuaikan dengan kemampuan domestik yang dimilikinya. Penataan ke dalam atas sektor-sektor politik dan ekonomi menjadi awal dari kebijakan luar negeri Indonesia di tahun 2014.
Kebijakan luar negeri 2013
Kebijakan luar negeri Indonesia mencakup beberapa hal, seperti kemitraan strategis, diplomasi ekonomi, penyelesaian perbatasan, perlindungan tenaga kerja Indonesia, penyelesaian tumpang tindih kedaulatan di Laut China Selatan, kepedulian Indonesia terhadap negara-negara tertinggal di Asia Tenggara, keanggotaan Indonesia dalam forum regional dan internasional (ASEAN, APEC, WTO, dan G-20), peningkatan potensi pasar nontradisional bagi Indonesia di Afrika, dan membangun kerja sama dengan negara-negara di kawasan Pasifik Barat Daya.
Dari berbagai kebijakan di atas, bisa dilihat ada campuran dimensi politik dan ekonomi dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Untuk dimensi politik, Indonesia bisa mencari titik tengah sementara dari fragmentasi yang terjadi di antara negara-negara anggota ASEAN terkait dengan penyelesaian Laut China Selatan.
Lalu, Indonesia ikut serta dalam pengembangan demokrasi melalui diskusi dan tukar pengalaman di antara negara-negara demokrasi di dunia. Contohnya, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara demokrasi di dunia, Bali Democracy Forum, 7-8 November 2013. Indonesia mendorong adanya promosi nilai-nilai demokrasi dan tukar-menukar pengalaman pelaksanaan demokrasi antarnegara dan konsolidasi demokrasi dalam masyarakat yang plural.
Untuk dimensi ekonomi dan pembangunan, prioritas kebijakan luar negeri Indonesia terkait erat dengan perdagangan, investasi, pemberdayaan sumber daya manusia, dan perluasan pasar. Contohnya, pada Oktober 2013, Indonesia bisa membuat APEC relevan kembali dalam kerja sama ekonomi dan pembangunan di Asia dan Pasifik dengan mendorong tercapainya kesepakatan perdagangan yang lebih luas/bebas bagi negara-negara di kawasan ini. Beberapa bulan kemudian Indonesia menjadi fasilitator guna mendorong tercapainya kesepakatan Paket Bali dari kerangka besar perundingan Putaran Doha, 3-7 Desember 2013.
Yang bisa dilakukan
Pemerintah Indonesia perlu menentukan tujuan politik, ekonomi, dan pembangunan yang jelas dan terukur sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Perlu diingat, ada keterkaitan erat antara kebijakan politik dan ekonomi nasional dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Secara umum Pemerintah Indonesia perlu meminimalkan antara harapan atas kebijakan luar negerinya dan bebagai kenyataan sumber daya yang dimilikinya. Tujuannya agar kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dimilikinya tidak jauh.
Secara khusus Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan empat hal penting dalam memformulasikan kebijakan luar negeri Indonesia di tahun 2014.
Pertama, pemerintah perlu lebih menyeimbangkan diplomasi politik dan ekonomi. Indonesia cukup diakui untuk diplomasi politik di kawasan Asia Tenggara dan Timur, khususnya dalam penanganan klaim yang tumpang tindih dan kompleks antara China dan beberapa negara ASEAN (Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei) terhadap Laut China Selatan. Namun, untuk diplomasi ekonomi, Indonesia belum optimal dalam melindungi kepentingan nasionalnya. Contohnya, Indonesia lebih sebagai fasilitator dan penata kegiatan dari perundingan Putaran Doha di Bali. Indonesia terkesan belum optimal dan pasif dalam perundingan tersebut.
Menariknya, perdebatan Ame- rika Serikat dan India mendominasi isu-isu krusial di perundingan Doha di Bali. India terlihat jelas dalam memperjuangkan agenda Grup 33, khususnya penyimpanan bahan pangan publik karena isu tersebut terkait erat dengan ketahanan pangan dan keberlangsungan sektor pertaniannya. Ditambah lagi Kuba, Bolivia, Venezuela, dan Nikaragua yang memiliki pandangan bahwa ada ketimpangan Paket Bali antara negara maju dan berkembang serta tidak ada isu embargo perdagangan barang dalam teks akhir dari deklarasi bersama di Bali.
Kedua, Pemerintah Indonesia perlu lebih konkret dalam menata koordinasi antara lembaga dan instansi yang terkait dengan formulasi dan pelaksanaan kebijakan luar negerinya. Koordi- nasi yang baik antara kementerian yang menangani kebijakan ekonomi di hulu dan di hilir perlu diperbaiki agar tidak terjadi kontradiksi dalam kebijakan ekonomi nasional.
Contohnya, peningkatan harga kedelai, gula, jagung, dan daging sapi perlu menjadi perhatian kita semua. Penyelesaian koordinasi antara lembaga yang menangani produksi bahan pangan dan perdagangan perlu selaras dan tidak saling berbeda dalam melaksanakan kebijakan pangan nasional. Tidak bisa dimungkiri, kondisi dalam negeri di atas memengaruhi diplomasi luar negeri Indonesia pada Putaran Doha di WTO atau perundingan perjanjian perdagangan bebas yang sedang berjalan saat ini.
Ketiga, penataan koordinasi dan penguatan internal Indonesia menjadi hal yang mutlak dan penting. Alasannya, kebijakan luar negeri Indonesia adalah perluasan dan promosi dari kebijakan politik dan ekonomi pembangunan domestik. Pemerintah Indonesia perlu serius menjawab isu-isu yang kompleks, seperti tata pemerintahan yang baik dan pemberantasan korupsi.
Agenda domestik
Dengan penanganan isu-isu di atas dengan baik, diharapkan ada dukungan dan keselarasan antara kebijakan dalam negeri dan luar negeri dalam mendukung agenda-agenda pembangunan ke depan, seperti revitalisasi sektor pertanian dan kehutanan di Indonesia, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan teknologi dan inovasi, solusi hubungan pusat dan daerah, serta manajemen keuangan nasional dan keterkaitannya dengan pasar keuangan global. Tidak bisa dimungkiri, agenda-agenda domestik akan saling terkait dengan perkembangan isu-isu ekonomi dan pembangunan di tingkat global.
Untuk saat ini, ada baiknya Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan yang ikut serta dalam formulasi dan pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia bisa bekerja sama dalam membenahi ketiga hal di atas.
Ada hal lain yang perlu jadi perhatian kita semua: perubahan kepemimpinan nasional pada September 2014. Alasannya, kepemimpinan nasional yang baru akan mendapat beban yang berat untuk menentukan prioritas dan melaksanakan kebijakan luar negeri Indonesia. Pastinya pemimpin Indonesia yang akan naik di tahun 2014 perlu menyelesaikan ketiga hal penting di atas dalam mempersiapkan dan menjalankan kebijakannya.
Beginda Pakpahan, Analis Politik dan Ekonomi Urusan Global dari UI
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003869320
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar