Yingluck (46) dinyatakan terbukti menyalahgunakan kekuasaannya pada 2011 ketika ia mengganti Kepala Dewan Keamanan Nasional Thawil Pliensri dengan orang dekatnya. Tindakan itu dinilai melanggar Pasal 268 Konstitusi Thailand karena telah menguntungkan keluarga Shinawatra secara politik. Selain Yingluck, MK Thailand juga memberhentikan sembilan anggota kabinet yang dinyatakan terlibat dalam pergantian Thawil.
Tidak ada reaksi berlebihan yang diperlihatkan Yingluck dan pendukungnya terhadap keputusan MK itu. Perkiraan sementara adalah karena MK hanya memberhentikan anggota kabinet yang bersalah. Apalagi, Wakil PM merangkap Menteri Perdagangan Niwatthamrong Boonsongpaisan kemudian ditunjuk sebagai PM sementara Thailand hingga pemilihan umum diselenggarakan.
Menanggapi pemberhentian dirinya, Yingluck mengatakan, ia tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti yang dituduhkan kepadanya. Namun, ia menegaskan, "Saya akan selalu berjalan di rel demokrasi." Sikap Yingluck dalam menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi secara damai itu patut dihargai dan diharapkan sikap tersebut akan ditiru para pendukungnya.
Sayangnya, kelompok penentang pemerintah yang berunjuk rasa di Bangkok selama enam bulan terakhir, walaupun menyatakan gembira atas pemberhentian Yingluck, tetap merencanakan untuk mengadakan aksi unjuk rasa besar-besaran pada 14 Mei mendatang.
Ada kekhawatiran bahwa jika kelompok anti pemerintah tetap berkeras pada tuntutannya akan terjadi bentrokan terbuka dengan kelompok pendukung pemerintah. Persoalannya, selama ini kelompok anti pemerintah menuntut pemerintahan Yingluck menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Reformasi yang anggotanya akan dipilih oleh mereka serta bertugas mengawasi reformasi dan memberantas korupsi. Setelah itu barulah pemilu dapat diselenggarakan.
PM sementara Niwatthamrong berjanji akan menyelenggarakan pemilu sesegera mungkin. Diyakini bahwa Niwatthamrong akan melanjutkan rencana Yingluck untuk menyelenggarakan pemilu ulang pada 20 Juli 2014. Suatu langkah yang ditentang keras kelompok penentang pemerintah.
Kita hanya dapat berharap agar pertentangan di antara kedua kelompok tidak bereskalasi dan berubah menjadi bentrokan berdarah di antara mereka. Kita juga berharap setiap pihak menyadari bahwa krisis politik yang berkepanjangan akan membuat perekonomian Thailand terganggu yang pada gilirannya akan berdampak terhadap kehidupan mereka sehari-hari.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006516709
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar