Antusiasme masyarakat yang ikut mengantarkan JKW-JK dari Gedung MPR ke Istana Merdeka pada 20 Oktober 2014 adalah wujud harapan masyarakat agar JKW-JK segera merealisasikan program dan janji kampanye. Selama ini publik memersepsikan JKW sebagai sosok sederhana, bersih, merakyat, dan pekerja. Karena itu, anggota kabinet JKW-JK juga haruslah sosok yang betul-betul bersih dari isu korupsi, permainan pajak, dan segala bentuk transaksi keuangan mencurigakan.
Langkah JKW meminta rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap calon menteri sebenarnya tidak diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Namun, upaya yang dalam praksisnya berlangsung kurang rapi dari sisi organisasi, prosedur dan komunikasi, diyakini sebagai niat dari Presiden JKW menciptakan kabinet yang bersih.
Kita hargai pernyataan Presiden JKW yang akan memperhatikan masukan dari KPK dan PPATK. Seperti dikatakan Ketua KPK Abraham Samad yang mengingatkan Presiden JKW untuk mencoret nama calon menteri yang bermasalah. Secara terus terang dan mungkin agak berlebihan dalam pernyataan, Samad berkomentar, "Jika calon bermasalah diangkat sebagai menteri, ada kemungkinan orang tersebut dalam dua tiga bulan akan ditangkap."
Kita tegaskan penentuan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Menteri adalah pembantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Para menteri itu bertanggung jawab kepada presiden. Baik buruknya kinerja menteri merupakan tanggung jawab presiden. Namun, meskipun penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden, masyarakat punya tanggung jawab mengawal hadirnya kabinet bersih. Masyarakat punya hak untuk mengetahui siapa yang akan diangkat presiden sebagai menteri.
Orang-orang yang berada di sekitar Presiden JKW seyogianya membantu Presiden untuk menemukan calon-calon menteri yang memang profesional, bersih, merakyat, dan bisa menghadapi parlemen. Kita menangkap dari adanya tarik-menarik kepentingan di sana. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden JKW harus bisa mengatasi tarik-menarik kepentingan. Birokrasi dan komunikasi kepada publik harus lebih baik agar tak terjadi spekulasi.
Kita berharap kabinet yang akan diumumkan dalam satu-dua hari ke depan adalah kabinet yang memenuhi harapan rakyat. Kabinet yang bersih dan bisa langsung bekerja. Para pembantu presiden itu haruslah sosok yang merakyat sebagaimana ditunjukkan Presiden JKW. Para calon menteri adalah orang yang memahami bahwa kekuasaan adalah untuk kepentingan rakyat sebagaimana diyakini Presiden JKW, dan bukan kekuasaan untuk kepentingan kelompok, apalagi kepentingan pribadi!
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009671256
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar