Retno LP Marsudi adalah seorang di antara 34 menteri Kabinet Kerja yang dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/10). Menjadi menarik, ia adalah perempuan pertama yang menjadi menlu di Indonesia.
Tugas yang dibebankan kepadanya sangat berat, yakni mengubah politik luar negeri bebas aktif pemerintahan lama (2004-2014) yang didasarkan pada zero enemy thousand friends (nol musuh ribuan teman) yang sekadar merupakan pencitraan di luar negeri menjadi politik luar negeri yang menjadikan bangsa ini sebagai poros maritim dunia.
Selain itu, ia juga diharapkan lebih tegas dalam bersikap apabila itu menyangkut kepentingan dan kedaulatan nasional. Sikap tegas, atau protes keras, saat itu terkait dengan batas wilayah negara, itu tidak sama dengan sikap bermusuhan.
Sebagai seseorang yang berkarier di Kementerian Luar Negeri sejak 1980, kita berharap Retno mampu menerjemahkan platform, visi-misi, dan kebijakan politik luar negeri Presiden Joko Widodo dengan baik. Dia juga diharapkan mampu bersikap tegas, tetapi masih dalam cara-cara yang diatur dalam dunia diplomasi.
Pengalamannya sebagai Direktur Jenderal Amerika dan Eropa (2008-2012) serta Duta Besar RI untuk Norwegia dan Eslandia (2005-2008) dan Dubes RI untuk Belanda (2012-2014) diharapkan akan dapat mempermudahkan pekerjaannya.
Pada tahun 1984, Indonesia pernah mencanangkan politik luar negeri dua muka, yakni ke Asia dan Pasifik. Jika sebelumnya perhatian politik luar negeri lebih diarahkan ke Asia, pada 1984 Indonesia mulai mendekati negara-negara kecil di Pasifik Selatan untuk menggalang dukungan bagi integrasi Timor Timur di Sidang Majelis Umum PBB, yang menganut satu negara satu suara. Kini, Indonesia dapat melakukan pendekatan itu kembali dengan tujuan berbeda.
Tidak dapat dimungkiri Indonesia yang terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, harus dapat memainkan perannya sebagai poros maritim dunia. Namun, itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, sebelum sampai di sana, Indonesia harus mengembangkan diri menjadi negara maritim lebih dulu.
Ini adalah tugas yang terberat. Oleh karena hingga kini masih sulit bagi Indonesia menjaga keamanan wilayah laut yang luasnya dua pertiga dari seluruh wilayah kedaulatannya dari kegiatan penyelundupan dan pencurian ikan oleh nelayan asing. Tentunya itu bukan hanya merupakan tugas dari TNI AL, melainkan juga merupakan tugas dari semua pihak yang terkait, seperti kepolisian, bea dan cukai, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009756030
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar