Kontraksi tersebut mengejutkan karena tak satu pun lembaga keuangan meramalkan akan terjadi. Kelompok negara kaya di G-20 bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi global 2,1 persen dan Jepang menjadi salah satu sumber pertumbuhan itu. Ekonomi Jepang sebenarnya diharapkan tumbuh 2,1 persen pada kuartal kedua.
PM Jepang Shinzo Abe saat mulai berkuasa dua tahun lalu menjanjikan pemulihan ekonomi Jepang. Dia meluncurkan program Abenomics pada awal 2013 yang menggabungkan stimulus keuangan besar-besaran melalui Bank Sentral Jepang, peningkatan belanja pemerintah, dan reformasi ekonomi. Tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang setelah 20 tahun mengalami deflasi.
Abenomics membuat ekonomi Jepang tumbuh melalui pelemahan mata uang yen sehingga daya saing produk ekspor Jepang naik. Pasar modal juga bergairah karena stimulus bank sentral.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang terlihat meyakinkan, Abe menaikkan Pajak Penjualan dari 5 persen menjadi 8 persen pada April lalu untuk membiayai utang pemerintah yang sangat besar, terbesar di antara negara maju. Pemerintah, melalui undang-undang yang dibuat pemerintah sebelumnya, diwajibkan menaikkan lagi Pajak Penjualan menjadi 10 persen pada Oktober 2015. Namun, keputusan tersebut menyebabkan masyarakat menahan belanja dan membuat ekonomi tumbuh negatif.
Produk domestik bruto Jepang secara riil menyusut 1,6 persen setelah ekonomi April-Juni tumbuh negatif 7,3 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Belanja rumah tangga tumbuh 0,4 persen selama Juli-September, tetapi belanja swasta menyusut 0,2 persen.
Abe menghadapi pilihan tidak mudah di dalam negeri. Satu pihak menginginkan kepercayaan konsumen dan dunia usaha dibiarkan tumbuh lebih dulu hingga permintaan barang dan jasa stabil. Pihak lain melihat, menaikkan Pajak Penjualan baik untuk menunjukkan komitmen Jepang terhadap stabilitas keuangan.
Ancaman resesi Jepang memberi pelajaran bahwa pertumbuhan ekonomi harus dinikmati seluruh rakyat. Pelemahan yen menaikkan keuntungan eksportir, tetapi tidak menetes kepada rakyat dalam bentuk naiknya upah. Bergairahnya pasar modal hanya dinikmati 20 persen warga. Sebagian besar warga merasa jadi lebih miskin ketika Pajak Penjualan naik. Mereka pun terpaksa kembali berhemat.
Hal seperti ini juga bisa terjadi pada ekonomi Indonesia ketika pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak yang menyebabkan harga naik. Jika tak dikompensasi dengan upah memadai dan penciptaan lapangan kerja baru berkualitas, masyarakat akan kehilangan daya beli yang akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi keseluruhan.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010173403
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar