Partai Golkar memang belum sepenuhnya pecah. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, ada bibit ke arah perpecahan. Gejala perpecahan terjadi menyusul perbedaan pandangan kapan pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang mengklaim mendapat dukungan mayoritas DPD/DPC untuk maju lagi sebagai ketua umum ingin mempercepat pelaksanaan Munas Golkar dari tahun 2015 menjadi tanggal 30 November-4 Desember 2014.
Rencana percepatan munas ditentang sejumlah pengurus Golkar lain yang malah membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar yang akan menggelar munas pada 15 Januari 2015. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono bahkan telah menunjuk penyelenggara munas, panitia pengarah, dan panitia pelaksana. Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, dan sejumlah tokoh Golkar lain berniat maju dalam pencalonan Ketua Umum Golkar menggantikan Aburizal yang dinilai gagal dalam memenangkan Golkar dalam pemilu legislatif maupun dalam pemilu presiden.
Sebelum Partai Golkar yang berpotensi dilanda perpecahan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga pecah. Kini terjadi dualisme kepengurusan PPP, yakni PPP Romahurmuziy hasil Muktamar Surabaya dan Djan Faridz hasil Muktamar Jakarta. Kedua kubu membawa dualisme kepengurusan PPP itu ke PTUN.
Meskipun perpecahan partai merupakan khas Indonesia, tren itu menimbulkan impresi buruk publik terhadap partai politik. Citra partai politik akan memudar di mata publik, apalagi jika pengurus partai politik gagal mengelola konflik internal. Publik akan punya penilaian bagaimana pengurus partai politik akan mengelola negara jika mengelola partai politik saja tidak bisa.
Partai politik adalah pilar demokrasi. Filosofi partai politik dibuat adalah untuk mendapatkan dan meraih kekuasaan. Sejatinya, tidak pernah ada partai politik yang sengaja didirikan untuk menjadi kekuatan di luar kekuasaan. Posisi partai di luar kekuasaan semata-mata karena pilihan rakyat dan kecakapan para pengurusnya.
Kita berharap Partai Golkar sebagai partai tertua yang terbentuk pada masa Orde Baru mampu mengelola konflik internalnya dan bisa berkontribusi kepada bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Konflik berkepanjangan partai politik yang tak kunjung terselesaikan bisa menjadi ancaman terhadap masa depan demokrasi. Kekuatan anti demokrasi akan senang jika pilar demokrasi itu gagal mengelola konflik di tubuh internal partai politik.
Masalah bangsa Indonesia yang demikian kompleks tidak mungkin bisa diselesaikan seorang diri. Harus ada kebersamaan, termasuk dari partai politik, untuk mengatasi masalah bangsa.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010342754
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar