Cari Blog Ini

Bidvertiser

Jumat, 30 Januari 2015

TAJUK RENCANA Rapor Pemerintahan Jokowi-JK

KENDATI banyak dicerca dalam kebijakan di bidang hukum/ HAM, capaian 100 hari Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang ekonomi cukup menjanjikan.

Jokowi-JK berkuasa di tengah begitu tingginya ekspektasi masyarakat dan berbagai kalangan akan perubahan dan penyelesaian atas berbagai persoalan bangsa yang gagal diatasi pemerintahan sebelumnya. Bagi seseorang yang dianggap tidak punya pengalaman dan modal cukup untuk menjadi presiden serta dukungan politik yang tak solid, Jokowi membuat orang tercengang sekaligus kecewa.

Tercengang karena ternyata ia jauh lebih tangguh, berani, dan agresif daripada yang diperkirakan. Sebaliknya, kecewa karena sebagai tokoh yang dikenal bersih dan tak punya beban sejarah, Jokowi begitu mudah tunduk pada tekanan partai dalam sejumlah kebijakan.

Memang tidak realistis berharap akan perubahan signifikan dalam 100 hari. Jokowi menyebut 100 hari pertama sebagai masa konsolidasi. Di bidang ekonomi, kinerja 100 hari terlihat dari stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang relatif terjaga. Sejauh ini, animo dan optimisme investor tetap tinggi, terutama karena dalam 100 hari pemerintahannya, Jokowi-JK dinilai sudah membuat sejumlah gebrakan—yang kendati tak populis, memberikan harapan dan memunculkan optimisme.

Salah satu yang terpenting, memangkas subsidi BBM dan mengubah harga BBM lebih dalam kendali pemerintah. Kebijakan ini membuka pintu bagi ditegakkannya fiskal—yang selama ini tersandera subsidi masif—dan fondasi ekonomi lebih sehat untuk bisa berlari lebih cepat ke depan. Lewat kebijakan ini, salah satu ujian terberat yang diwariskan kepada Jokowi-JK berhasil dilalui.

Pendekatan agresif yang ditempuh untuk mendorong sektor-sektor yang jadi prioritas Jokowi, seperti pembangunan infrastruktur, maritim/kelautan, logistik dan transportasi, serta pertanian/pangan, juga memunculkan optimisme masyarakat dan pasar. Demikian pula berbagai inisiatif terkait upaya menghapuskan hambatan usaha, seperti penyederhanaan perizinan dan reformasi birokrasi, antara lain lewat Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Indikator yang langsung dirasakan rakyat seperti pengangguran dan kemiskinan memang belum menunjukkan perubahan signifikan. Namun, secara umum, kondisi ekonomi dinilai Bank Indonesia on the right track. Ini tecermin setidaknya dari inflasi yang terkendali, neraca perdagangan kembali surplus, dan menurunnya defisit transaksi berjalan. Pemerintah/BI juga mampu mengelola dampak eksternal kebijakan moneter di Amerika Serikat, termasuk pelemahan rupiah.

Secara umum, meski muncul kontroversi terkait kebijakan di bidang hukum/HAM, masyarakat masih memiliki harapan besar pada Jokowi-JK. Harapan Jokowi-JK bisa mewujudkan janji-janjinya dan ekonomi berlari lebih cepat tetap terbuka jika orkestra kabinet bisa berjalan lebih padu. Sekarang banyak menteri yang belum terlihat kerjanya. Bagaimana Jokowi menyikapi krisis kelembagaan seperti konflik Polri-KPK dan berbagai persoalan fundamental lain juga akan jadi pegangan bagi publik dan investor

Sumber: ‎http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000011704824 


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Powered By Blogger