Hari Rabu (4/3), Parlemen Tiongkok memastikan alokasi anggaran pertahanan negara itu naik 10 persen menjadi 145 miliar dollar AS (sekitar Rp 1.885 triliun). Dengan kenaikan 10 persen itu, berarti selama lima tahun berturut-turut, anggaran pertahanan Tiongkok naik sebesar dua digit.
Kementerian Pertahanan AS dan sejumlah lembaga pertahanan dunia memperkirakan, pengeluaran militer Tiongkok sesungguhnya lebih besar 40-50 persen karena anggaran pertahanan yang diumumkan tidak menyertakan biaya impor senjata berteknologi tinggi serta biaya riset dan pengembangan.
Tidak ada yang istimewa dengan peningkatan anggaran pertahanan Tiongkok itu. Sebagai negara yang kini memiliki kekuatan ekonomi raksasa, wajar jika negara itu ingin membangun kekuatan militernya. Pembangunan kekuatan militer Tiongkok itu tidak terlalu mengkhawatirkan, apalagi di masa lalu, Tiongkok tidak pernah tercatat sebagai negara yang memiliki mesin perang yang menakutkan.
Persoalannya, Tiongkok memiliki benih-benih persengketaan wilayah dengan beberapa negara, baik di perairan Laut Tiongkok Selatan maupun di perairan Laut Tiongkok Timur, sehingga dikhawatirkan pembangunan kekuatan militer Tiongkok akan mendorong perlombaan senjata di dua kawasan. Mengingat di perairan Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok punya sengketa dengan empat negara anggota ASEAN, Brunei, Filipina, Malaysia, dan Vietnam, serta Taiwan, dan di perairan Laut Tiongkok Timur, Tiongkok bersengketa wilayah dengan Jepang.
Di perairan Laut Tiongkok Selatan memang tidak ada negara yang cukup besar untuk menandingi Tiongkok. Lain halnya dengan di perairan Laut Tiongkok Timur. Di kawasan ini ada Jepang yang di masa lalu menjadi mesin perang yang paling ditakuti. Jika sampai Jepang terdorong untuk membangun kekuatan militernya untuk mengimbangi Tiongkok, maka perdamaian di kawasan Asia Pasifik ini berpotensi akan terganggu.
Amerika Serikat yang di kawasan Asia Pasifik diwakili oleh Armada Ketujuh yang beroperasi dari Diego Garcia di Samudra Hindia hingga Guam di Samudra Pasifik pasti akan kembali memperbesar kehadirannya.
Memang kita tidak dapat melarang Tiongkok membangun kekuatan militer. Kita hanya berharap agar pembangunan militer Tiongkok itu tidak dilakukan secara provokatif, dan tidak menggunakan kekuatan militernya untuk menggertak negara lain. Dengan demikian, kita berharap pembangunan militer Tiongkok tidak mendorong perlombaan senjata di kawasan ini.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Maret 2015, di halaman 6 dengan judul "Naiknya Belanja Militer Tiongkok".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar