Laporan Badan Pusat Statistik menyebutkan, harga beras menjadi penahan laju inflasi bulan April karena harga turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Penurunan harga terbesar terjadi pada tingkat petani, sedangkan di tingkat grosir penurunannya lebih kecil.
Harga rata-rata nasional untuk beras medium saat ini menurut situs Kementerian Perdagangan masih di atas Rp 9.700 per kilogram. Meskipun sudah turun dibandingkan dengan harga bulan Maret, tetapi harga tahun lalu di kisaran Rp 8.500-9.000 per kilogram.
Pemerintah perlu serius menyikapi tingginya harga beras, terutama karena satu setengah bulan lagi akan tiba bulan puasa. Beras dalam sejarah Indonesia merdeka adalah komoditas strategis dan politis. Sebagian besar rakyat mengonsumsi nasi sebagai pangan utama.
Bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah, beras merupakan pengeluaran rumah tangga yang penting. Kenaikan harga beras yang juga berbarengan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak, transportasi, dan gas menambah beban pengeluaran rumah tangga. Akibatnya, daya beli rumah tangga turun, padahal konsumsi rumah tangga menjadi penggerak utama ekonomi Indonesia.
Harga beras yang tinggi menyebabkan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai penyangga beras nasional kesulitan mendapatkan beras karena kalah bersaing dengan pedagang. Mereka membeli lebih tinggi dari harga pembelian Bulog yang diatur pemerintah.
Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah membentuk tim bersama Kementerian Pertanian dan Bulog untuk mengamankan pengadaan beras oleh Bulog. Kementerian Pertanian menyebutkan produksi cukup, tetapi kenyataannya Bulog kesulitan mendapatkan beras petani karena harganya tinggi.
Selain perlu segera ada audit produksi beras musim tanam Desember 2014-Maret 2015 untuk memastikan kecukupan hasil, pemerintah harus berhati-hati membuat pernyataan tentang tidak mengimpor beras.
Pernyataan tersebut akan menimbulkan suasana psikologis pedagang menahan barang karena mengantisipasi kelangkaan pasokan. Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mengimpor beras dan produksi tahun 2014 turun dibandingkan dengan produksi 2013. Hal tersebut ditambah oleh ketidakpastian perekonomian riil saat ini, antara lain harga bahan bakar minyak yang memengaruhi biaya transportasi.
Pemerintah perlu tegas menetapkan beras sebagai komoditas strategis dan politis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Beras juga sarat subsidi untuk meningkatkan produksi dan membantu petani.
Hal tersebut cukup menjadi alasan bagi pemerintah mengatur beras agar tidak dipermainkan pasar. Pemerintah perlu kreatif menciptakan mekanisme insentif dan disinsentif ekonomi agar dapat diterima luas.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Mei 2015, di halaman 6 dengan judul "Mengelola Produksi dan Harga Beras".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar