Semua papan nama asing harus diganti dengan nama Indonesia. Namun, sejak Reformasi, penggunaan nama asing semarak lagi dan merajalela di mana-mana. Tak hanya papan nama berbahasa dan tulisan Inggris, tetapi juga Mandarin, Arab, Jepang, dan Korea ada di mana-mana.
Setelah Presiden Soeharto lengser, semangat nasionalisme kebahasaan dilanjutkan dengan penerbitan UU No 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Khusus mengenai bahasa Indonesia, ditegaskan sebagai bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah NKRI. Dalam Pasal 25 ditegaskan, bahasa adalah jati diri dan kebanggaan nasional. Sekarang banyak produk perumahan defektif. Apakah teknik pemasaran seperti itu harus lebih diutamakan ketimbang kepatuhan pada penggunaan istilah Indonesia di negeri tercinta ini?
Pasal 36 jelas-jelas mewajibkan bahasa Indonesia digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia.
Menjelang HUT Ke-70 RI, tepat sekali segenap bangsa Indonesia—khususnya para pemimpin bangsa dan negara—merenungkan kembali, apakah UU No 24/2009 benar-benar sudah dijalankan sepenuhnya? Apakah kita semua sudah taat konstitusi, khususnya berkaitan dengan UU ini? Apakah sekarang tak ada lagi "polisi" bahasa Indonesia? Atau, apakah UU yang menyangkut kebahasaan perlu direvisi demi kepentingan bisnis?
Presiden Joko Widodo harus mengingatkan lagi bangsa Indonesia tentang perlunya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini sesuai dengan Nawacita.
WIM K LIYONO, KEBUN JERUK, JAKARTA BARAT
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Juni 2015, di halaman 7 dengan judul "Surat kepada Redaksi ".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar