Pembekuan itu dilakukan oleh satuan tugas khusus bentukan Kejaksaan Agung Malaysia untuk menyelidiki dugaan aliran dana dari institusi investasi milik pemerintah, 1Malaysia Development Bhd (1MDB), ke sejumlah rekening bank pribadi milik PM Najib.
Jika dugaan itu terbukti, diperkirakan akan memicu krisis politik terbesar di Malaysia. Oleh karena tidak saja PM Najib harus mundur, tetapi ia kemungkinan juga harus menghadapi tuntutan hukum yang dikenakan kepadanya.
Melihat betapa seriusnya masalah itu, beberapa hari lalu, juga di Tajuk Rencana, kita mengingatkan, PM Najib perlu lebih dari sekadar membantah berita yang menyebutkan ada aliran dana sebesar 700 juta dollar AS (sekitar Rp 9,3 triliun) masuk ke rekening bank pribadinya dari sejumlah badan perbankan dan 1MDB.
Sesungguhnya desas-desus mengenai adanya aliran dana ke rekening bank pribadi PM Najib sudah lama beredar luas di kalangan masyarakat di Malaysia. Namun, selama ini kasus "tersimpan rapi di bawah meja" karena tidak ada media massa setempat yang memberitakannya. Adalah surat kabar The Wall Street Journal yang dalam pemberitaannya, pekan lalu, mengungkapkan kasus tersebut. Dalam berita itu, The Wall Street Journal juga melampirkan dokumen hasil penyelidikan resmi dan tabel aliran dana.
Tampaknya, PM Najib perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi gerak maju satuan tugas khusus yang dibentuk Kejaksaan Agung Malaysia. Satuan tugas khusus itu telah menyita sejumlah dokumen terkait 17 rekening dari dua bank untuk membantu proses penyelidikan lebih lanjut.
Repotnya, pada saat PM Najib Razak tengah menghadapi masalah yang terbesar di dalam kehidupannya, ia malah menghadapi serangan dari mantan PM Mahathir Mohamad. Mahathir yang sempat dihentikan pidatonya karena mengkritik pemerintah, bulan lalu, menyebut skandal tersebut mempermalukan Malaysia di mata dunia. "Pada masa lalu, negeri ini belum pernah dipermalukan dengan tuduhan-tuduhan yang tak terjawab seperti sekarang ini," tulis Mahathir dalam blognya. Sikap PM Najib yang keras terhadap kubu oposisi membuat pihak oposisi melakukan berbagai cara untuk melawan balik.
Di satu sisi, kita berharap agar proses hukum terhadap PM Najib itu dijalankan secara transparan dan terbuka. Jika ia bersalah, maka jatuhilah hukuman sebagaimana seharusnya, tetapi jika ia tidak bersalah, maka bebaskanlah.
Namun, di sisi lain, kita juga tahu hal itu sungguh tidak mudah karena di Asia Tenggara garis pemisah antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak terlalu jelas.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 9 Juli 2015, di halaman 6 dengan judul "Kasus PM Najib Semakin Serius".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar