Saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah berusia sembilan bulan. Namun, utang negara sampai Mei 2015 sudah mencapai 302,3 miliar dollar AS. Utang tersebut untuk membiayai rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang.
Pembangunan tersebut antara lain di bidang infrastruktur, pertanian, perikanan, kebutuhan energi, dan maritim. Kami, rakyat, berharap utang digunakan sesuai dengan rencana, jangan sampai anggaran banyak dikorupsi. Karena dengan melambatnya ekonomi dan penurunan harga ekspor komoditas sumber daya alam, beban utang jadi semakin besar dan akhirnya rakyat juga yang kena imbasnya.
Maka, pengawasan untuk mencegah korupsi oleh eksekutif, yudikatif, ataupun legislatif, sebaiknya melibatkan publik dengan membuka komunikasi rakyat dengan pemerintah. Untuk itu, saya menyarankan pemerintah membuka Kotak Pos 5000 seperti zaman Presiden Soeharto.
Kotak Pos 5000 akan memudahkan rakyat menyampaikan uneg-uneg, saran, kritik, ataupun fakta yang mereka temukan di lapangan karena masih banyak rakyat yang tidak memiliki komputer, apalagi mengakses internet.
Pengelola Kotak Pos 5000 adalah orang-orang independen nirpartai dan langsung di bawah Presiden. Semoga korupsi dapat kita berantas bersama.
WARDOYO, PERUMAHAN TNI AD DEPOK
Penipuan Berkedok Undian Berhadiah
Beberapa waktu lalu saya dicegat di atas jembatan penyeberangan di Sawah Besar, Jalan Gajah Mada. Ia mengaku petugas dari PT Mitra Jaya Abadi di Ruko Season City Blok A 18, Jl Latumenten 33 Jembatan Besi, Jakarta Barat, telepon 021 29617974. Ia membagikan amplop kecil yang di antaranya ada hadiah dan harus diambil di kantor PT Mitra Jaya Abadi.
Untuk meyakinkan korban, mereka memperlihatkan guntingan koran berisi gambar hadiah, seperti mobil, motor, emas batangan, dan uang.
Di kantor PT MJA, saya diminta lagi menarik satu amplop dari kaleng besar. Amplop tersebut saya buka di depan dua karyawan PT MJA. Setelah dibuka, saya diyakinkan mereka bahwa kertas hitam di dalamnya bertuliskan hadiah bernilai di atas Rp 11 juta. Namun, sebelum kertas hitam itu dibuka, saya harus menyediakan biaya iklan Rp 11 juta.
Karena tidak sanggup memenuhinya, mereka menekan saya agar membayar saja panjar Rp 1,5 juta. Setelah negosiasi, mereka setuju saya bayar Rp 200.000. Bukti uang panjar ada pada saya. Saya sengaja bayar untuk bukti melapor kepada yang berwajib.
PT MJA menekan agar semua orang mengikuti undian dan membayar panjar. Jika tidak melunasi uang iklan Rp 11.000.000 dalam waktu yang mereka tentukan, uang panjar hangus. Bayangkan berapa besar uang yang dikeruk PT MJA.
Penipuan berkedok undian berhadiah ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Maka, saya mohon kepada pihak yang berwajib, khususnya Polisi Sektor Jembatan Besi dan Kementerian Sosial, untuk segera menginvestigasi dan menghentikan operasi PT MJA agar tidak semakin banyak korban berjatuhan.
MUHAMMAD HATTA, ABUBAKAR JALAN DOMBA, MAKASSAR
Tolong Hapus Data
Saya eks karyawan Saudi Binladin Group-ABCD (SBG-ABCD) berkantor pusat di Jeddah, Arab Saudi. Nomor komputer saya 3085853, paspor U165156.
Pada November 2014, Saudi Council of Engineers (SCE) mengirim surat elektronik ke saya dan sudah saya jawab, sejak Juli 2014, saya sudah keluar dari SBG-ABCD dan tidak pernah submitkeanggotaan SCE lagi.
Anehnya saya masih mendapat surel rutin layaknya anggota aktif SCE. Akibatnya, saya kesulitan mendapatkan pekerjaan lagi di kawasan Timur Tengah karena saya masih terdaftar sebagai anggota SCE. Saya sudah mengirim surel ke SCE, tetapi tidak ada respons.
YK HADI, EKS KARYAWAN SBG-ABCD
Bagasi Hilang
Pada 20 Mei 2015, saya terbang dengan Emirates Airlines EK 358 dari Spanyol, transit di Dubai. Sampai di Bandara Soekarno-Hatta, bagasi saya hilang.
Saya telah melapor ke bagian kehilangan dengan nomor: CGKEK48620/20mei15/1648GMT. Petugas Ade Yudistira menjanjikan follow upsekitar 14 hari kerja, tetapi selama masa itu saya tidak pernah dihubungi.
Setelah 14 hari koper saya tetap tidak ditemukan. Saya diminta menghubungi Emirates Jakarta. Namun, betapa kecewanya saya karena setelah menunggu tiga bulan ternyata Emirates tidak bisa mengganti kehilangan bagasi saya. Di mana tanggung jawab pihak penerbangan?
DINI WIDIYASTUTI, JALAN KREDIT A8 DEPOK
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 12 Agustus 2015, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar