Menteri baru yang dilantik adalah Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman, Luhut Pandjaitan sebagai Menko Politik, Hukum, dan Keamanan, Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan, Sofyan Djalil sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan politisi senior PDI-P Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet.
Sebelum dan setelah pelantikan di Istana, tidak ada penjelasan resmi dari Presiden Jokowi soal rasionalitas perombakan kabinet, kendati sebenarnya publik juga mengikuti desakan kepada Presiden untuk merombak kabinetnya. Ibarat sebuah teks, fakta perombakan kabinet tidak diberi konteks sehingga membuka ruang publik memberi tafsir. Pada sore hari, staf khusus presiden mengirim pernyataan pers tertulis soal urgensi perombakan kabinet, termasuk mengantisipasi pelambatan ekonomi dan memperkuat sinergi dan koordinasi.
Mengganti menteri merupakan hak presiden. Konstitusi menegaskan, menteri adalah pembantu presiden. Dalam sistem presidensial, tidak ada tanggung jawab menteri karena dalam konstitusi ditegaskan presiden bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan. Keberhasilan dan kegagalan pemerintahan merupakan tanggung jawab presiden.
Rasionalisasi atas perombakan kabinet dan tantangan yang dihadapi menteri baru diperlukan saat bangsa ini menghadapi situasi sulit. Rupiah merosot ke angka Rp 13.758 dan Indeks Harga Saham Gabungan juga terperosok dalam di angka 4.479 atau turun 3,1 persen. Meskipun harus diakui, tekanan di pasar modal Jakarta juga terjadi di pasar modal dunia yang lebih dipengaruhi faktor global karena kebijakan Pemerintah Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi melambat akibat lambatnya pencairan dana pembangunan serta pelambatan ekonomi global. Dana daerah mencapai Rp 377 triliun disimpan di bank.
Inilah tantangan pelantikan Kabinet Kerja II di saat sulit. Kita berharap formasi baru yang ditunjuk Presiden Jokowi bisa langsung bekerja dan giat mengomunikasikan kebijakan ekonominya secara holistik. Tidak ada lagi waktu untuk belajar bagi menteri baru. Publik berharap para menko di bidang ekonomi, Darmin Nasution dan Rizal Ramli, dan lembaga lain di bidang ekonomi, bisa kompak sama-sama tampil menjelaskan paket kebijakan ekonominya. Menteri ekonomi harus mengirimkan sinyal kesiapan pemerintah mengantisipasi pelambatan ekonomi.
Memberi kesempatan kepada menteri-menteri baru untuk bekerja adalah sikap yang bijak. Kita pun berharap masuknya politisi PDI-P Pramono Anung di Sekretariat Kabinet bisa memperbaiki koordinasi antarmenteri serta memperkokoh dukungan PDI-P terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Selamat bekerja!
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 13 Agustus 2015, di halaman 6 dengan judul "Kabinet Baru di Saat Sulit".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar