Jumlah orang miskin dalam rentang enam bulan, September 2014-Maret 2015, bertambah 860.000 orang menjadi 28,59 juta jiwa atau 11,22 persen dari total populasi. Pada pengukuran September 2014, besarnya 27,73 juta jiwa atau 10,96 persen dari populasi.
Secara tahunan,jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 adalah 28,59 juta orang (11,22 persen). Pada Maret 2014 sebesar 28,28 juta jiwa (11,25 persen). Pertambahan jumlah penduduk membuat persentase menurun meski jumlah absolutnya meningkat.
Data BPS memberi gambaran buram lebih jauh. Indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan meningkat. Indeks keparahan kemiskinan Maret 2015 tertinggi selama empat tahun terakhir, yaitu 0,535, dibandingkan dengan tahun 2014 (0,435), tahun 2013 (0,432), dan tahun 2012 (0,473).
Indeks kedalaman kemiskinan yang mengukur jarak pengeluaran orang miskin dengan garis kemiskinan juga meningkat. Pada Maret 2015, angka indeks kedalaman kemiskinan 1,971, lebih tinggi dari Maret 2014 (1,753), Maret 2013 (1,745), dan Maret 2012 (1,880). Pada periode September 2014-Maret 2015, garis kemiskinan naik 5,91 persen, yaitu dari pengeluaran Rp 312.328 per orang per bulan menjadi Rp 330.775.
Kelompok orang miskin dan hampir miskin, di desa dan kota, terkena dampak terburuk saat ekonomi melambat. Apabila diukur dari penerima beras untuk orang miskin (raskin), jumlah orang hampir miskin atau rentan menjadi miskin ada 24,7 juta rumah tangga atau sekitar 96,4 juta jiwa tahun lalu. Mereka jatuh kembali menjadi miskin.
Meningkatnya jumlah orang miskin menurut BPS karena penghapusan subsidi harga bahan bakar minyak pada akhir 2014. Pencabutan subsidi tanpa diikuti stabilisasi harga, terutama beras dan bahan pangan lain serta transportasi umum, menghasilkan inflasi 4,03 persen pada periode September 2014-Maret 2015.
Orang miskin dan hampir miskin membutuhkan bukan hanya raskin serta subsidi pendidikan dan kesehatan, melainkan juga pekerjaan pantas dan pendampingan untuk sintas agar harkat sebagai manusia terjaga.
Pelemahan ekonomi dan kekeringan akibat El Nino tampaknya akan ikut menyumbang pada tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan saat ini. Pemerintah dituntut serius mengatasi kemiskinan.
Menciptakan lapangan kerja dan menjaga stabilitas harga, terutama pangan, esensial untuk menahan bertambahnya jumlah orang miskin dan melebarnya jurang kemakmuran.
Pembangunan manusia bukan soal persentase jumlah orang miskin. Cita-cita Indonesia merdeka adalah menciptakan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan rakyatnya bahagia. Ini pula janji kampanye Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 17 September 2015, di halaman 6 dengan judul "Segera Atasi Kemiskinan".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar