Ketika disepakati perjanjian itu pada 5 Oktober 2015, blok ini mencakupi 12 negara: Amerika Serikat, Australia, Brunei, Cile, Jepang, Kanada, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam. Kini, sebagai oleh-oleh kunjungan Presiden Joko Widodo ke AS, Indonesia diajak Presiden Barack Obama turut jadi anggota Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). Ini sebuah blok perdagangan terbesar yang diprakarsai AS dalam sejarah. Muncullah tanggapan pro dan kontra terhadap ajakan ini.
Rumus singkat yang indah tentang tujuan TPP: mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan mempertahankan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas dan persaingan, meningkatkan standar kehidupan, menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan transparansi, pemerintahan yang baik, perlindungan kaum buruh, dan lingkungan alam. Proses perumusannya dirahasiakan terhadap publik dan berbagai anggota Kongres AS. Kerahasiaan ini tak berlangsung lama karena akhirnya bocor juga.
Dokumen rahasia
Sebuah dokumen rahasia yang dibocorkan padamusim panas 2012 antara lain mengatakan, melalui kesepakatan TPP perusahaan AS dapat langsung melawan UU dan peraturan pemerintah negara di mana mereka berinvestasi dengan menggugatnya ke pengadilan internasional.
Noam Chomsky, pengkritik politik AS, penyandang 37 gelar doktor kehormatan, dengan lantang mengkritik motif pendirian TPP. Ia mengatakan, "Ungkapan perdagangan bebas adalah sebuah lelucon. Kesepakatan yang ada tak lain adalah usaha proteksi tingkat tinggi yang dirancang untuk merongrong perdagangan bebas. Kenyataannya, berdasarkan bocoran yang ada, TPP sama sekali bukanlah tentang perdagangan bebas, melainkan proteksi terhadap kepentingan para investor."
Chomsky tak sendirian. Joseph Stiglitz, penerima Nobel Ekonomi 2001, juga lantang bersuara kritis. Ia deklarasikan sikapnya dengan pandangan bahwa kini terjadi kesenjangan kemajuan antarnegara di tingkat global. Kesenjangan itu menyebabkan pemerintah negara berkembang berusaha melindungi rakyatnya dari kerakusan perusahaan negara adidaya melalui berbagai UU dan peraturan nasional.
Meskipun mungkin tak sempurna, UU dan peraturan itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan rakyat negara-negara tersebut. UU dan peraturan inilah yang jadi sasaran tembak negara adidaya karena menghambat kebebasan para investornya. Dengan demikian, "kebebasan" yang menjadi tujuan TPP adalah "kebebasan" bagi para investornya dengan mencabut kebebasan negara lain.
Singkatnya, menurut Stiglitz, "Kesepakatan-kesepakatan perdagangan, seperti TPP pada dasarnya bukanlah kesepakatan perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sebuah ungkapan yang halus dan manis. Arti yang sebenarnya adalah kesepakatan untuk mengendalikan perdagangan bagi kepentingan sendiri." Tentunya kepentingan sendiri yang diutamakan adalah kepentingan sang pemrakarsa TPP: negara adidaya, Amerika Serikat.
Untung-rugi Indonesia
Pasti ada untungnya jika Indonesia menjadi anggota TPP. Pertama, terbukanya pasar yang lebih luas bagi barang-barang produksi unggulan Indonesia, yang relatif sama dengan barang-barang produksi negara-negara tetangganya. Kalau Indonesia tak menjadi anggota TPP, kesempatan yang terbuka akan ditangkap tetangganya, seperti Vietnam dan Malaysia. Ruginya, barang impor dari luar negeri yang lebih bermutu dan lebih murah akan bersaingan dan mengalahkan barang produksi dalam negeri. Kedua, di sisi lain, persaingan sedemikian berpotensi meningkatkan kreativitas produsen kita untuk tidak menjadi jago kandang saja.
Akan tetapi, perlu juga disadari apa yang dikatakan Albert Einstein: Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts.Tak semua yang penting dapat diukur dan tak semua yang dapat diukur itu penting.
Dalam hal TPP ini, apa yang sangat penting yang tidak terlihat dan sukar terukur adalah kepentingan tersembunyi AS yang, bahkan, dirahasiakan terhadap publik dan para anggota Kongres AS sendiri. Jika Pemerintah AS tertutup terhadap warganya sendiri, apakah ia akan terbuka terhadap yang bukan warganya, termasuk orang Indonesia? Di sinilah pangkal ihwal mengapa kita seharusnya mengkritik Presiden Jokowi yang begitu mudah mengiakan ajakan AS itu.
Masalahnya, dari dulu hingga kini, politik luar negeri AS selalu didasarkan pada apa yang disarankan Menteri Luar Negeri AS John Foster Dulles kepada Presiden Eisenhower, yaitu "untuk mengendalikan orang-orang Amerika Latin, Anda harus sedikit menepuk bahu dan membuat mereka berpikir bahwa Anda menyukai mereka."
Dengan catatan sejarah itu, Chomsky menyimpulkan bahwa secara konsisten AS menentang demokrasi di luar negerijika hasilnya tak dapat dikendalikan AS. Masalahnya dengan negara-negara yang benar-benar menghendaki demokrasi ialah bahwamereka cenderung jadi korban ajaran munafik yang menyatakan bahwa pemerintah mereka harus menanggapi kebutuhan penduduk mereka sendiri, ketimbang kepentingan para investor AS.
Masalah kedua, masih segar tercatat bahwa Presiden SBY menolak Indonesia menjadi anggota TPP. Tiba-tiba setelah kunjungan singkat Presiden Jokowi ke AS, ia tertarik menerima ajakan Presiden Obama agar Indonesia jadi anggota TPP.
Pertanyaannya adalah, apakah penerimaan Jokowi itu pertanda refleksinya sebagai pemimpin yang tak tahu soal, ataukah memang ada agenda lain dari Jokowi, sebagaimana AS memiliki agenda tersembunyi dengan pendirian TPP tersebut. Yang pasti, bukan Jokowi yang akan membayar harga dari keputusannya, tetapi anak dan cucu kita yang menanggung beban tersebut.
WIM POLI, GURU BESAR EMIRITUS FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS HASANUDDIN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar