Hal itu memperlihatkan optimisme tumbuh, tetapi sejumlah faktor dari dalam dan luar negeri masih membayangi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, triwulan III-2015 ekonomi tumbuh 4,73 persen, naik dari 4,67 persen (triwulan II). Faktor pendukung lain, laju inflasi sesuai target Bank Indonesia 3 persen-5 persen. BI memprediksi pertumbuhan 2015 adalah 4,7 persen-5,1 persen.
Indikator ekonomi makro itu memberi ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga acuan sehingga suku bunga kredit juga turun. Namun, Gubernur BI Agus DW Martowardojo memilih berhati-hati dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi.
Setahun ke depan, perekonomian Indonesia mendapat tantangan dari dalam negeri dan global. Dalam negeri, ekspor komoditas perkebunan serta hasil tambang dan mineral belum menunjukkan perbaikan karena harga di pasar global rendah. Ekspor sektor manufaktur yang mengalami deindustrialisasi sejak tahun 2001 belum dapat diandalkan.
Impor barang konsumsi masih tinggi dan belanja modal pemerintah sebagai andalan penggerak ekonomi masih perlu dioptimalkan. Ketersediaan infrastruktur masih menjadi kendala bagi investor industri. Akibatnya, defisit transaksi berjalan—angkanya mengecil—tetap menjadi faktor yang memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah.
Sisi global, sumber ketidakstabilan pemulihan ekonomi kini bergeser ke negara emerging markets karena pengaruh pertumbuhan ekonomi Tiongkok rata-rata 6,5 persen selama lima tahun ke depan dari sebelumnya di atas 10 persen. Kekhawatiran juga muncul dari kemungkinan terjadi lagi devaluasi yuan yang berdampak pada anjloknya nilai tukar rupiah dua bulan lalu.
Faktor lain, kenaikan suku bunga acuan Fed Fund Rate bank sentral AS pada Desember mendatang akan menyebabkan dana jangka pendek keluar dari emerging markets, termasuk Indonesia.
BI dijamin undang-undang untuk bekerja secara independen, tetapi langkahnya tetap harus seiring dengan pemerintah dan sebaliknya.
Pemerintah telah merespons perlambatan pertumbuhan ekonomi melalui enam paket deregulasi, setelah akhir 2014 menghapus subsidi BBM untuk memberi ruang fiskal bagi pembangunan. Ke depan ada harapan, tetapi perlu kerja keras, konsisten menjalankan kebijakan mulai dari pusat hingga daerah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar