Walaupun pemilu itu dijanjikan akan berlangsung secara demokratis, rakyat Myanmar yang selama ini dipimpin oleh junta militer meragukannya. Sebagian besar memperkirakan, akan terjadi beberapa kecurangan serius. Itu sebabnya, banyak pengamat mengupayakan agar pemilu secara relatif akan berlangsung bebas dan adil.
Memang sejak 2011 pemerintahan sipil berkuasa di Myanmar, tetapi pemerintahan sipil yang mengakhiri pemerintahan militer yang berkuasa selama 50 tahun di Myanmar itu tetap masih dicurigai. Apalagi, Presiden Thein Sein yang saat ini memimpin pemerintahan sipil itu merupakan pensiunan militer. Keraguan juga muncul, karena dalam konstitusi Myanmar, militer akan memperoleh sedikitnya 25 persen dari kursi di parlemen.
Itu sebabnya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi dan partai pendukung lain harus dapat menguasai sedikitnya dua pertiga dari sisa kursi di parlemen untuk dapat memilih presiden mendatang.
Belum diketahui apakah NLD dapat mengulang kesuksesan yang dicapai pada 1990 atau 25 tahun lalu ketika NLD berhasil meraih 392 kursi dari 492 kursi yang tersedia di parlemen. Hal itu mengingat dalam pemilu Myanmar yang berlangsung besok ada lebih dari 90 partai politik yang berpartisipasi.
Pencapaian pada 1990 itu membuat banyak orang meyakini, NLD akan kembali memperoleh suara yang besar seandainya pemilu benar berlangsung bebas dan adil Namun, kalaupun NLD keluar sebagai pemenang dalam pemilu ini, persoalan besar masih menghadang. Hal itu karena sebagai Ketua NLD, Suu Kyi tidak dapat menjadi presiden. Selain usianya sudah 70 tahun, Suu Kyi adalah istri warga negara Inggris, Michael Aris.
Konstitusi Myanmar yang disusun oleh junta militer melarang seseorang yang memiliki suami atau istri warga negara asing mencalonkan diri sebagai presiden. Konstitusi juga melarang seseorang yang berusia 70 tahun mencalonkan diri. Keadaan itu sudah diantisipasi Suu Kyi dengan menyatakan, seandainya partainya menang dalam pemilu, Minggu, ia akan berada di atas presiden. Dalam arti, ia akan mengendalikan pemerintahan dan memiliki presiden yang akan bekerja sesuai dengan garis kebijakan NLD.
Kita hanya bisa berharap pemilu di Myanmar akan berlangsung bebas, jujur, dan adil sehingga partai mana pun yang menang benar-benar layak mendapatkannya. Jika NLD menang besar dan dapat mengajukan presiden, kita berharap Suu Kyi berbesar hati untuk tidak "mencampuri" pekerjaan presiden yang diajukannya.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 7 November 2015, di halaman 6 dengan judul "Pemilu yang Diharapkan Demokratis".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar