Mengelola ekspektasi memang pekerjaan yang tidak mudah. Sebagai pemimpin baru yang tidak punya beban masa lalu adalah modal Presiden Jokowi. Namun, sebagai pemimpin yang tidak mengendalikan partai politik, tampaknya hal itu menjadi kendala dalam menjalankan pemerintahan. Paling tidak itulah refleksi 411 hari Jokowi-Kalla berkuasa. Hingga 14 Desember 2015, sudah 411 hari Jokowi-Kalla memimpin negeri ini. Keduanya dihadapkan pada negosiasi politik dengan partai pendukungnya yang kadang punya aspirasi berbeda. Oligarki ekonomi dan politik adalah masalah yang harus dihadapi.
"Pengadilan" politik dalam tiap tahun pemerintah selalu menjadi momok setiap pemerintahan. Tren itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain. Survei longitudinal Litbang Kompas, 20 Oktober 2015, menyebutkan, tren penurunan apresiasi publik terjadi pada sejumlah presiden Amerika Serikat berdasarkan survei Gallup. Presiden Harry Truman (1945-1953), Lyndon B Johnson (1963-1969), Gerald Ford (1974-1977), Jimmy Carter (1977-1981), Bill Clinton (1993-2001), hingga Barack Obama (2009-sekarang) menghadapi gejala serupa.
Presiden Indonesia sebelumnya mengalami hal yang sama, termasuk Presiden Jokowi. Modal Jokowi adalah ketulusannya bekerja untuk negeri. Semangatnya membangun infrastruktur di pelosok negeri adalah langkah nyata. Derap pembangunan terasa. Karena terbebas dengan beban masa lalu, Presiden Jokowi berani membubarkan Petral dan memerintahkan audit forensik terhadap Petral. Temuan audit itu mengindikasikan dalam kurun waktu 2012- 2014 terjadi anomali kontrak pengadaan minyak. Jaringan mafia minyak menguasai suplai minyak sebesar 18 miliar dollar AS dalam kurun waktu tiga tahun.
Presiden dan Wapres mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) meski di dalam kabinet ada yang tidak setuju. Kasus ini telah membuka mata bagaimana bangsa dikelola pengusaha dan politisi pemburu keuntungan. Keberhasilan Indonesia menjalankan pilkada di 265 wilayah merupakan wujud kesetiaan Presiden pada ide demokrasi.
Namun, harus diakui, soliditas kabinet masih bermasalah. Para pembantu presiden terlibat saling intrik, saling sindir, dan saling mendelegitimasi. Tontonan tidak baik untuk negeri. Dukungan partai politik pengusungnya terkesan setengah hati.
Tahun 2015 menandai era yang telah berubah. Dunia sedang bergerak menuju situasi normal baru. Ketidakpastian adalah kepastian itu sendiri. Mengacu pada diskusi ekonomi Kompas, 2016, situasi normal baru tidak hanya ditandai oleh gejolak dan pertumbuhan ekonomi global yang lebih rendah, tetapi juga dibayangi stagnasi perdagangan dunia, anjloknya harga komoditas, dan turbulensi nilai tukar mata uang global.
Pelemahan rupiah menandai kecemasan publik pada tahun 2015. Kesenjangan sosial melebar. Kebakaran hutan menjadi memori hitam bangsa. Daya serap anggaran terbatas karena berbagai faktor, termasuk daya dorong birokrasi. Etika dan moralitas memudar.
Kondisi seperti inilah yang diidentifikasi Abd A'la, Rektor Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya, dalam diskusi Lingkar Muda Indonesia, 8 Desember 2015. Nilai kemanusiaan universal, nilai perenial, nilai kejujuran menghilang.
Konsep kedirian sempit menjadikan kepentingan diri dan kelompok sebagai pusat kehidupan. Demi pencapaian kepentingan diri atau kelompok itu, segala upaya dilakukan, mulai dengan cara halus hingga vulgar serta melawan kewarasan publik. Kuat-kuatan politik mengalahkan pertarungan nilai.
Pelihara optimisme
Memasuki fajar 2016, optimisme harus tetap dipelihara. Tiada alasan untuk pesimistis terhadap masa depan negeri. Banyak modal sosial bangsa ini, antara lain bonus demografi, kelas menengah yang besar, dan lahirnya pemimpin baru di daerah yang berorientasi problem solver.
Menjadi tantangan bagi Presiden Jokowi untuk membangun kohesivitas pemerintahan. Presiden perlu memilih dan memilah pembantu yang sebenarnya punya kepentingan individu atau kelompok lebih besar daripada kepentingan bangsa. Membangun kohesivitas kabinet menjadi keniscayaan. Dalam bahasa Y Ari Nurcahyo di Kompas, 11 Desember 2015, berjudul "Presiden Tanpa Mahkota", Presiden Jokowi perlu mengonsolidasikan kekuasaannya (resume power) dan menyandarkan kekuasaan pada rakyat yang mengantarkannya ke puncak kekuasaan.
Ketika bangsa ini menapaki 2016, era baru kita masuki, yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA tidak hanya mengintegrasikan ekonomi ASEAN ke dalam satu pasar tunggal dan basis produksi bersama, tetapi juga mewujudkan satu kawasan ekonomi yang kompetitif, pembangunan ekonomi kawasan yang lebih merata, dan integrasi ASEAN ke dalam perekonomian global. Ketika era itu tiba, arus bebas barang, jasa, dan investasi serta tenaga kerja berkeahlian khusus akan terjadi. Teringat pada apa yang ditulis Kishore Mahbubani bahwa masa depan dunia akan berada di Asia.
Tahun 2016 juga menjadi tahapan persiapan bagi Indonesia menanggapi kebaikan Dewan Olimpiade Asia (OCA) yang menjadikan Indonesia tuan rumah Asian Games 2018. Inilah pertaruhan martabat bangsa setelah Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 1962.
Dinamika politik tetap akan terjadi di tahun 2016. Babak baru pasca pelaporan Sudirman Said ke MKD masih tetap akan menjadi kisah pada tahun 2016. Pengamat politik Mochtar Pabottingi dalam dialog Satu Meja di Kompas TV mengindikasikan pertarungan kapital dan nilai akan panjang. Namun, dia meyakini kebenaran akan menang. Relasi politik DPR dan Presiden bisa menjadi kendala untuk penentuan jabatan tertentu, seperti Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang masa jabatannya akan berakhir Juli 2016, meski UU Kepolisian masih membuka peluang masa jabatan Badrodin diperpanjang selama dua tahun.
Kepemimpinan Jokowi-Kalla akan diuji selain untuk mengatasi pelambatan ekonomi, juga pada isu terorisme dan radikalisme serta koruptorisme yang terkait dengan persekongkolan bisnis dan politik.
Koruptorisme dan premanisme politik yang menegasikan kewarasan publik dan etika adalah ancaman nyata, termasuk pelemahan KPK. Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu sebagaimana dijanjikan dalam Nawacita tetap menjadi utang yang akan ditagih. Tanpa penyelesaian, masalah pelanggaran hak asasi manusia masa lalu akan terus terbawa dan mengganggu pematangan demokrasi.
Upaya memperebutkan sumber daya akan menjadi-jadi di tahun 2016. Di sinilah kepemimpinan Presiden Jokowi diuji. Korupsi adalah salah satu cara memperebutkan sumber daya. Ia telah membuat bangsa-bangsa sulit melihat masa depan dengan penuh harapan. Kerakusan elite mengakumulasi modal telah menghancurkan harapan kaum lemah dan menginjak-injak orang miskin yang jumlahnya bertambah.
Korupsi adalah pengkhianatan terhadap konstitusi karena ia menyabotase kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Kesejahteraan rakyat tanpa keadilan hanya akan memperlebar kesenjangan dan menciptakan frustrasi sosial.
Sebagai pengemban amanat rakyat, Presiden Jokowi dituntut menghadirkan kesejahteraan rakyat dan juga menjadikan rakyat bisa merasakan apa itu keadilan. Itulah tugas konstitusional seorang presiden.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar