Dualisme kepemimpinan Golkar mulai berimbas di DPR. Pemimpin Partai Golkar terbelah antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Mahkamah Partai Golkar, satu-satunya mekanisme internal penyelesaian konflik partai, belum berhasil menyelesaikan kemelut itu. Gugat-menggugat antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono terjadi. Kini, Partai Golkar dihadapkan pada kekosongan pengurus karena hasil kepengurusan Munas Riau telah berakhir pada 31 Desember 2015. Sementara kepengurusan Agung Laksono juga tidak punya legitimasi yuridis.
Dalam situasi kekosongan kepemimpinan, terjadi perombakan pimpinan fraksi DPR. Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto dikabarkan mengganti Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo dengan Aziz Syamsuddin. Kekisruhan di Partai Golkar yang tak kunjung berakhir membuat Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan, jika konflik tak segera diatasi, Partai Golkar menuju batas sejarah.
Pernyataan Hajriyanto boleh jadi ungkapan kekecewaan kader muda Partai Golkar atas konflik tak berkesudahan. Konflik sedikit banyak terkait polarisasi pemilihan presiden pada Oktober 2014. Aburizal Bakrie berada di kubu Koalisi Merah Putih. Setelah kubu KMP kalah dalam pemilu presiden, Aburizal terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar melalui Munas Bali pada 2 Desember 2014. Aburizal menjadi satu-satunya calon di Munas Bali. Inilah awal perpecahan ketika Munas Ancol memilih Agung Laksono sebagai ketua umum.
Perpecahan sepertinya menjadi tradisi Partai Golkar. Persaingan elite kadang melahirkan partai baru. Edi Sudrajat melahirkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia setelah kalah bersaing dengan Akbar Tandjung. Aburizal mengalahkan Surya Paloh pada Munas Riau 2009, kemudian Surya Paloh mendirikan Partai Nasdem dan menjadi ketua umum.
Golkar adalah aset bangsa yang selalu mengawal perjalanan republik ini. Di bawah Akbar Tandjung, Golkar berhasil melewati masa sulit di era Reformasi. Akbar tampil menjadi nakhoda baru dengan jargon baru Golkar dan terbukti bisa menyelamatkan Golkar. Kita berharap Partai Golkar bisa segera menyelesaikan konflik internalnya. Ego personal selayaknya dikesampingkan untuk menyelamatkan partai. Adalah fakta, pengadilan tak bisa menyelesaikan konflik kepentingan di antara pengurus partai. Politik adalah seni mencari berbagai kemungkinan. Solusi internal partai, melalui munas atau apa pun namanya, perlu digelar agar Golkar bisa segera keluar dari kisruh ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar