Putusan Majelis Partai Golkar (MPG), yang dibacakan Ketua MPG Muladi, menyatakan untuk membentuk tim transisi. Tim itu diketuai tokoh senior Partai Golkar, Jusuf Kalla. Tim diberikan mandat untuk menggelar musyawarah nasional guna menyelesaikan kisruh kepengurusan partai yang sudah lebih dari satu tahun tak kunjung selesai. Munas paling lambat digelar Maret 2016.
Konflik yang tak kunjung selesai sangat berpengaruh terhadap kinerja Partai Golkar. Capaian Partai Golkar dalam pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2014 terbilang buruk. Kondisi ini juga terkait dengan kinerja Partai Golkar pada pemilu legislatif dan pemilu presiden yang berada di posisi tidak baik.
Tren penurunan partai yang mengawal Orde Baru inilah yang menimbulkan kekecewaan tokoh muda Golkar, seperti Hajriyanto Tohari. Mantan Wakil Ketua MPR itu mengatakan, Golkar sedang bergerak ke batas akhir sejarah.
Putusan MPG merupakan jalan keluar untuk menyelamatkan Partai Golkar. Putusan MPG adalah upaya agar Partai Golkar segera menemukan kepengurusan baru dengan mandat dengan legitimasi baru pula.
Waktu bergerak cepat. Partai Golkar membutuhkan nakhoda dengan legitimasi baru guna menghadapi pilkada serentak 2017. Isu politik kebangsaan segera membutuhkan kontribusi pandangan elite Partai Golkar yang sudah berpengalaman menyertai perjalanan republik ini.
Kita berharap putusan MPG bisa menjadi instrumen politik untuk menyelamatkan partai. Sudut pandang yang terlalu legalistis terbukti tak mampu menyelesaikan masalah politik. Politik selalu disertai konflik dan konsensus.
Politik yang cenderung mengedepankan konflik tanpa mampu membangun konsensus akan dicibir orang. Bagaimana mau mengelola negara jika mengelola partai saja tidak mampu.
Kita berharap jalan yang dibuka MPG dimanfaatkan pengurus Partai Golkar, pengurus DPD, dan semua fungsionaris partai dan kekuatan lain di Golkar untuk menyudahi konflik kepengurusan. Partai Golkar bukanlah milik pengurusnya, melainkan milik bangsa ini.
Kita tak ingin Partai Golkar bergerak ke garis batas sejarah karena terus konflik tanpa mampu membangun konsensus.
Munas, atau apa pun namanya, merupakan lembaga tertinggi partai untuk menyelesaikan masalah dan menentukan garis partai. Siapa pun yang terpilih dalam mekanisme munas haruslah diterima dan dihormati.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 18 Januari 2016, di halaman 6 dengan judul "Jalan untuk Golkar".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar