Sebentar lagi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dibuka. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tampaknya tetap menggunakan tiga skema jalur penerimaan.
Skema itu adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau jalur undangan, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMTN) atau tes tulis, dan ujian mandiri (UM). Meski demikian, mengapa persentase skema masing-masing adalah 50 persen jalur undangan, 30 persen SBMPTN, dan 20 persen UM?
Mohon Bapak Menristekdikti mempertimbangkan kembali pembagian persentase tersebut, terutama untuk jalur undangan yang mencapai 50 persen. Menurut saya, ada beberapa pertimbangan agar jalur undangan ditinjau ulang. Pertama, jalur undangan menggunakan basis data nilai rapor semester I-V yang tidak sepenuhnya valid. Adakah standardisasi nilai? Bisa jadi nilai 70 siswa A di suatu sekolah lebih tinggi dari nilai 80 siswa B di sekolah lain.
Kalaupun kementerian punya catatan sekolah-sekolah yang "curang", seberapa akuratkah datanya? Jangan sampai kita menzalimi anak yang potensial berprestasi, tetapi "kalah" dari anak lain yang nilai rapornya lebih tinggi.
Sertifikat prestasi juga perlu dipertimbangkan relevansinya dengan pilihan program studi yang akan diambil. Misal, sertifikat juara olimpiade fisika mungkin cocok untuk program studi terkait, sedangkan sertifikat kejuaraancheer leader tidak terkait dengan pilihan program studi.
Jangan sampai anak pandai yang tidak punya sertifikat kejuaraan kalah oleh anak yang secara akademik di bawahnya, tetapi punya sertifikat. Belum lagi jalur undangan yang kadang asal masuk, padahal tidak sesuai minat dan bakat.
Yang paling adil sebenarnya jalur kompetisi uji tulis atau SBMPTN. Di sinilah calon mahasiswa betul-betul mempertaruhkan semua kemampuan untuk lolos tes. Namun, mengapa akhir-akhir ini persentasenya mengecil?
Bukan rahasia lagi jalur mandiri UM adalah ladang cari uang bagi PTN. Betapa pun diterapkan kebijakan uang kuliah tunggal, karena pengelolaannya diserahkan kepada setiap PTN, siapa yang bisa menjamin transparansi di balik transaksi penerimaan calon mahasiswa? Komersialisasi pendidikan mengusik hati nurani dan menyakitkan bagi orang yang lemah secara ekonomi.
Untuk program Bidikmisi silakan dilanjut, tetapi syarat akademik harus transparan dan adil. Pada 2016 program ini sebaiknya dialihkan juga ke perguruan tinggi swasta.
ALWI
Sampangan, Gajahmungkur, Semarang
Banjir, Libatkan Lurah dan Warga
Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggulangi banjir patut diacungi jempol. Normalisasi sungai, pengerukan waduk, serta penataan permukiman dan selokan telah dilakukan. Namun, pekerjaan masih jauh dari selesai. Dengan rendah hati Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sudah meminta maaf kepada warga, apabila tahun ini rumah mereka masih dilanda banjir.
Memang, kenyataannya, ketika akhir Januari lalu kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diguyur hujan lebat, masih banyak jalan protokol yang tergenang air. Di daerah-daerah pinggiran juga demikian. Air memenuhi jalan akibat gorong-gorong dan got tidak berfungsi.
Sudah saatnya kita menyadari bahwa banjir bukan hanya urusan jajaran pemda tingkat atas. Kita sebagai warga juga berkewajiban ikut menjaga lingkungan, antara lain dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dalam keadaan tidak ada hujan saja, banyak selokan yang airnya tidak mengalir karena penuh sampah, terutama plastik.
Oleh karena itu, saya mengusulkan agar sebagian tugas penanganan banjir dibebankan juga kepada warga hingga di tingkat RT-RW. Usaha pelibatan ini diperkuat dengan undang-undang, di mana misalnya ditegaskan bahwa menangani masalah banjir merupakan bagian dari deskripsi tugas seorang lurah. Adalah tanggung jawab lurah kalau ada saluran air atau got yang tersumbat di wilayah kerjanya.
Pada gilirannya, lurah juga bisa meminta pertanggungjawaban ketua RT, RW, dan pada akhirnya seluruh warga. Dengan demikian, kita semua akan ikut berusaha menjaga lingkungan untuk menghindari datangnya banjir ke permukiman dan rumah kita.
RENVILLE ALMATSIER
Jalan KH Dewantara 36, Ciputat, Tangerang Selatan 15411
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 15 Februari 2016, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar