Sejak diperbarui, Stasiun KA Bogor justru terasa lebih tidak manusiawi. Misal, jalan menuju lobi stasiun yang bisa dicapai dari tiga arah. Pertama dari seberang stasiun. Di sana, warga harus naik tangga penyeberangan tinggi sehingga amat menyulitkan bagi penyandang cacat, warga lanjut usia, wanita hamil, dan anak balita.
Jalan kedua, melewati jalan di depan yang berpagar dan sempit. Jalan ini tak beratap sehingga bila hujan payung-payung akan bertabrakan dan malah mengguyur pejalan kaki lain. Jalan ini juga tidak rata sehingga calon penumpang harus ekstra hati-hati.
Jalan ketiga adalah dari arah Jembatan Merah, yang harus melewati deretan angkutan kota, kendaraan angkutan umum yang berhenti dan ngetemseenaknya sehingga memacetkan lalu lintas dan menyulitkan gerak pejalan kaki. Masalah berlanjut ketika calon penumpang akan mencapai KA dan bagi penumpang yang turun dari KA menuju lobi stasiun. Bogor adalah kota hujan, jalan terbuka tanpa atap dari dan menuju KA sungguh merepotkan.
Ketika saya menumpang KA, Sabtu, 2 April lalu, saat tiba di Bogor sekitar pukul 17.00, begitu pintu KA terbuka, curahan hujan lebat disertai angin menyambut para penumpang. Kepanikan terjadi. Bagaimana mungkin melintasi hujan di udara terbuka dari dan ke lobi stasiun?
Mengembangkan payung atau mengenakan jas hujan juga tidak membantu; malah semakin merepotkan. Di lobi orang bertumpuk, semua dalam kondisi basah kuyup. Suatu pemandangan yang memprihatinkan.
Sungguh Stasiun KA Bogor tidak berpihak kepada penggunanya. Di saat hujan maupun cerah.
SRI ROSEWIATY S
Perumahan Baranangsiang Indah, Blok C4, Bogor
Saran Memalsukan Tanda Tangan
Pada 1 April 2016, ketika mendatangi kantor Wali Kota Jakarta Selatan untuk mengurus permohonan keringanan PBB rumah atas nama eyang saya, saya diterima Ibu I. Sehari sebelumnya, 31 Maret, saya ke tempat yang sama, dilayani seorang bapak berperawakan tinggi, bersih, dan bersikap baik.
Setelah berkas dicek, dinyatakan tidak ada tunggakan. Berkas sudah hampir lengkap; yang kurang hanya foto rumah sebagai obyek PBB. Pada 1 April itu saya datang lagi untuk menyerahkan foto rumah yang diminta dan diterima Ibu I. Namun, ia menyatakan bahwa formulir pernyataan saya harus diganti dengan yang baru.
Saya lalu bertanya, kenapa hal itu tidak diberitahukan dari kemarin, agar saya tidak perlu bolak-balik. Ibu I menjawab dengan enteng, "Isi saja formulir barunya dan tanda tangan eyang tinggal diikuti saja." Dengan kata lain, saya disuruh memalsukan tanda tangan.
Saya berpikir, kok, berani-beraninya pegawai pemda memberi saran memalsukan tanda tangan. Sungguh mencemari instansi Pemprov DKI Jakarta, apalagi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sedang gencar-gencarnya membuat perubahan.
ARYO NUGROHO
Jl Sungai Sambas, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Iuran BPJS Tak Perlu Dinaikkan
Penaikan iuran BPJS Kesehatan akan membebani masyarakat yang kondisi ekonominya masih sulit. Di pihak lain, keuangan BPJS juga tidak boleh sampai defisit, agar dapat menjaga fasilitas dan pelayanan yang baik terhadap pesertanya.
Karena itu, saya menawarkan jalan alternatif agar tidak perlu menaikkan iuran BPJS maupun subsidi pemerintah, tetapi pelayanan tetap prima. Cara itu adalah dengan menambah kelas peserta BPJS. Selain kelas 1, 2, dan 3 yang sudah ada, tambahkan kelas VIP dengan iuran minimal Rp 100.000 per orang per bulan.
Pengusaha dan masyarakat menengah ke atas beserta keluarganya akan tertarik menjadi peserta BPJS bila ada kelas VIP. Selain itu, tidak sedikit peserta BPJS yang sekarang berada di kelas 1 berminat untuk meningkatkan diri ke kelas VIP. Dengan demikian, pemasukan bagi BPJS akan meningkat.
Agar BPJS tidak merugi, sebaiknya peserta BPJS dimaksimalkan untuk semua lapisan masyarakat. Untuk itu, manajemen BPJS harus berusaha keras mencari peserta baru, termasuk peserta kelas VIP.
Dengan demikian, pelaksanaan pelayanan kesehatan yang baik dengan asas gotong royong dengan sistem "subsidi silang" dapat terwujud.
TEUKU SYAHRUL AZWAR
Vila Delima, Lebak Bulus, Jakarta Selatan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar