Dalam perjalanan kerja ke Indonesia bagian timur awal pekan ini, Presiden meresmikan sejumlah pelabuhan laut dan jembatan. Presiden juga memantau kemajuan rencana pembangunan jalur kereta api di Papua.
Dalam sejarah kemajuan bangsa-bangsa, infrastruktur adalah syarat penting untuk mencapai kemakmuran. Ketersediaan pelabuhan laut, jalan raya, jalur kereta api, bandar udara, dan listrik sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian. Salah satu kelemahan dalam daya saing adalah minimnya ketersediaan infrastruktur sehingga menjadi beban bagi sistem logistik nasional.
Tiongkok berhasil menjadi negara terkaya kedua di dunia dan mengurangi secara drastis jumlah orang miskin antara lain dengan memberikan prioritas kepada pembangunan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur, termasuk listrik, memungkinkan petani di pelosok mengolah dan memasarkan hasil pertanian ke banyak wilayah.
Membangun infrastruktur laut dan udara di bagian timur Indonesia akan meningkatkan keterhubungan antarwilayah. Selain lalu lintas orang yang meningkat, perdagangan antarpulau juga berkembang. Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi adalah perdagangan antarpulau yang memungkinkan pertukaran komoditas antarwilayah.
Bagian timur Indonesia tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan. Selain infrastruktur fisik, pembangunan manusianya pun tertinggal dibandingkan dengan bagian barat, apalagi dengan Jawa.
Ketegangan politik yang terjadi selama bertahun-tahun serta pendekatan keamanan ternyata tidak menyelesaikan masalah. Presiden Jokowi mencoba menyelesaikan ketimpangan tersebut dengan cara damai, melalui pembangunan infrastruktur.
Dengan harapan begitu tinggi bagi membaiknya kemakmuran masyarakat di kawasan timur Indonesia, infrastruktur yang sudah terbangun harus benar-benar dimanfaatkan dan dipelihara. Infrastruktur, dengan kata lain, adalah mata rantai penting dalam membangun suatu kawasan, tetapi persyaratan lain harus dipenuhi.
Konsekuensi dari terbangunnya pelabuhan, misalnya, harus tersedia sumber daya manusia untuk mengoperasikan, ada kapal yang berlayar, serta ada barang yang diangkut pergi-pulang.
Kerja besar lintas lembaga setelah terbangunnya infrastruktur fisik sudah menanti. Ini adalah tantangan tak kalah berat yang harus diselesaikan bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan dunia usaha.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 7 April 2016, di halaman 6 dengan judul "Infrastruktur Kawasan Timur".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar