Sebagai negara terbesar di ASEAN, baik dari luas wilayah maupun jumlah penduduk, Indonesia diharapkan bisa memainkan peran yang lebih aktif dalam upaya menggalang sikap ASEAN sebagai satu kesatuan dalam menanggapi keadaan di Laut Tiongkok Selatan (LTS).
Hanya mendorong semua pihak untuk menghormati tata berperilaku di LTS dan mengedepankan solusi damai, seperti yang selama ini dilakukan Indonesia, tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Sebagai negara yang tidak memiliki tumpang tindih klaim wilayah di perairan LTS, Indonesia seharusnya lebih leluasa bermanuver.
Di perairan LTS ada empat negara anggota ASEAN yang memiliki tumpang tindih klaim dengan Tiongkok, yakni Brunei, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Namun, ketika Tiongkok melakukan kegiatan di perairan LTS yang dianggap sebagai pelanggaran wilayah, keempat negara ASEAN itu menghadapinya sendiri-sendiri. Seharusnya negara-negara ASEAN menghadapinya secara bersama-sama.
Dengan demikian, posisi negara-negara ASEAN itu lebih kuat dalam menghadapi Tiongkok yang raksasa. Pengalaman menunjukkan, jika negara-negara ASEAN itu menghadapi Tiongkok secara sendiri-sendiri, maka Tiongkok hanya memandangnya dengan sebelah mata.
Itu pula yang membuat Filipina menengok kepada Amerika Serikat dan mengajaknya untuk mengadakan latihan militer gabungan di perairan LTS guna menggertak Tiongkok. Slogan yang dipakai adalah membantu mengamankan kebebasan bernavigasi di LTS.
Sesungguhnya, dalam pertemuan tahunannya selama ini, ASEAN mengupayakan agar dapat disepakati sikap bersama atau pernyataan bersama tentang situasi di LTS. Namun, upaya itu selalu gagal karena Tiongkok berhasil melobi Kamboja dan Laos untuk tidak menyetujui sikap bersama itu. Ketergantungan secara ekonomi kepada Tiongkok menjadikan kedua negara itu bisa ditekan untuk menuruti kemauan Tiongkok.
Persoalannya, apakah Indonesia, dan terutama negara-negara anggota ASEAN yang memiliki tumpang tindih klaim wilayah di perairan LTS, mau membiarkan hal itu berulang setiap tahun?
Jika memang Indonesia konsisten mendorong terwujudnya stabilitas dan keamanan kawasan, Indonesia harus mengambil inisiatif agar keadaan itu tidak terus berulang. Oleh karena, apa yang dilakukan Tiongkok di LTS, termasuk membangun pulau buatan, berpotensi mengancam keamanan dan perdamaian di LTS.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 18 Juni 2016, di halaman 6 dengan judul "Penting bagi Indonesia Ambil Inisiatif".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar