Permintaan itu dikemukakan dalam pidatonya di depan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sabtu (24/9). Perfecto Yasay mengatakan, "Kami mendesak semua pihak agar membiarkan kami menghadapi tantangan di dalam negeri untuk mencapai tujuan nasional kami, tanpa campur tangan yang tidak semestinya."
Yang dimaksudkan dengan campur tangan ke dalam urusan dalam negeri Filipina adalah kecaman dunia internasional terhadap pembunuhan yang terjadi di Filipina, yang dipicu oleh perang melawan narkoba yang dicanangkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Sejak dilantik menjadi Presiden Filipina 30 Juni 2016, sekitar 3.000 orang yang terkait narkoba terbunuh. Itu berarti, setiap hari sedikitnya 30 orang yang terkait narkoba kehilangan nyawanya. Dalam keterangan yang diberikan oleh otoritas Filipina, sepertiga dari orang-orang itu tewas dalam operasi polisi, sementara sisanya dibunuh penyerang tak dikenal.
Dunia, termasuk PBB, mendesak agar eksekusi terhadap orang-orang yang terlibat narkoba di luar proses hukum itu segera dihentikan. Perfecto Yasay dalam pidatonya di depan Sidang Majelis Umum PBB menegaskan, "Tidak ada tempat untuk melakukan pembunuhan tanpa proses peradilan dalam masyarakat kami dan dalam sistem peradilan pidana kami."
Namun, penegasan Menlu Filipina itu sangat diragukan karena sepenuhnya bertentangan dengan pemberitaan yang keluar dari Filipina serta keterangan yang diberikan otoritas Filipina.
Di dalam dunia di mana negara-negara menjadi semakin tergantung satu sama lain, sulit bagi Filipina untuk meminta komunitas internasional tidak mencampuri urusan dalam negerinya. Apalagi jika Pemerintah Filipina menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai universal yang dianut dunia internasional.
Pemerintah Filipina, terutama Presiden Duterte, sebaiknya tidak mengabaikan kecaman dari komunitas internasional, apalagi memutuskan untuk keluar dari PBB, karena tindakan itu hanya akan membuat Filipina terisolasi. Apabila hal itu terjadi, yang akan menderita adalah rakyat Filipina sendiri.
Sama seperti Presiden Duterte, kita pun menyadari bahwa perang melawan narkoba memang harus dilakukan karena narkoba itu berpotensi menghancurkan bukan saja keluarga-keluarga, melainkan juga masa depan bangsa. Namun, tentunya cara memeranginya tidak dilakukan dengan mengabaikan hukum dan undang-undang yang berlaku. Tujuan tidak menghalalkan cara. Dengan kata lain, suatu tujuan yang baik harus ditempuh dengan menggunakan cara-cara yang baik.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 September 2016, di halaman 6 dengan judul "Manila Tolak Intervensi Dunia".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar