Unjuk rasa damai 4 November 2016 yang dinodai aksi provokasi yang mengakibatkan benturan sebagian pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian sangat disayangkan. Kehadiran Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara diperlukan untuk menciptakan kondisi Tanah Air lebih kondusif.
Unjuk rasa 4 November akan dicatat sebagai unjuk rasa damai besar yang pernah terjadi di Indonesia. Tidak ada kekisruhan dari siang hari hingga pertemuan perwakilan pengunjuk rasa dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Penghargaan patut diberikan kepada pengunjuk rasa dan polisi serta TNI yang mampu mengawal unjuk rasa damai dari siang hingga sore. Namun, tetap menjadi pekerjaan rumah kepolisian untuk mengungkap siapa pemicu kekisruhan. Hukum harus ditegakkan agar tidak terjadi saling curiga di antara anak bangsa.
Kita garis bawahi pernyataan Presiden Joko Widodo tengah malam setelah sepanjang siang tidak berada di Istana. Presiden Jokowi mengapresiasi pengunjuk rasa dan berterima kasih kepada para ulama dan habib yang telah mengawal penyampaian pendapat di muka umum secara damai. Namun, Presiden Jokowi menyesalkan terjadi kericuhan pada saat pembubaran pengunjuk rasa seraya menyebutkan ada aktor politik yang menunggangi unjuk rasa. Pernyataan Presiden Jokowi bahwa aktor politik menunggangi unjuk rasa telah memunculkan spekulasi baru. Media sosial pun gaduh.
Memang menjadi pertanyaan, di mana peran partai politik sekarang ini? Apakah pimpinan parpol memilih menjadi penonton dari ketegangan politik di Jakarta? Apakah sikap pimpinan partai politik terkait dengan kontestasi pilkada di Jakarta, di mana parpol mengusung calonnya masing-masing?
Diskursus publik dikendalikan media sosial yang substansinya tidak terkontrol dan bisa membahayakan keutuhan bangsa. Kita berharap, setelah membatalkan kunjungan ke Australia, Presiden Jokowi bertemu dengan pimpinan partai politik, pimpinan ormas keagamaan, untuk duduk bersama dan membangun pengertian bersama untuk memperkuat demokrasi, supremasi hukum, konstitusi, dan merawat tenun kemajemukan Indonesia.
Dengan komunikasi yang tulus, bukan kata-kata kasar, berbagai salah pengertian bisa diselesaikan. Komunikasi adalah bagian dari solusi. Kita yakin pimpinan parpol bukan sekadar politisi yang memikirkan pemilihan untuk meraih kekuasaan, melainkan negarawan yang memikirkan masa depan dan merawat tenun kebangsaan.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 7 November 2016, di halaman 6 dengan judul "Duduklah Bersama".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar