Seperti dikutip harian ini, Sabtu, 14 Januari 2017, tanpa keadilan sosial, kejadian intoleransi dan radikalisme akan mudah muncul. Masalah kesenjangan sosial menjadi pekerjaan rumah utama dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Melebarnya kesenjangan sosial memicu kritik terhadap praktik demokrasi di Indonesia yang dinilai sejumlah khalayak hanya menguntungkan elite.
Kita garis bawahi identifikasi masalah tersebut. Rasio gini pada tingkat nasional berada pada angka 0,40. Ketimpangan itu juga tampak dari ketidakseimbangan kepemilikan lahan dan penguasaan kapital yang hanya dikuasai oleh sebagian kecil orang.
Meningkatkan kesejahteraan umum adalah salah satu tujuan bernegara yang tertera dalam konstitusi. Pembukaan UUD 1945 secara terang menegaskan, "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Hadirnya keadilan sosial adalah juga cita-cita pendiri negara dan perumus Pancasila sehingga keadilan sosial diterakan dalam sila kelima Pancasila.
Kesenjangan sosial antarpenduduk, antara Jakarta dan non-Jakarta, Jawa dan non-Jawa, barat dan timur, adalah masalah serius yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Kalla.
Dokumen Nawacita sebenarnya sudah mengakomodasi keinginan untuk mengatasi kesenjangan spasial melalui program membangun dari pinggiran. Langkah-langkah afirmasi perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan sosial yang kian menganga, termasuk juga harus menjadi pemikiran dari dunia usaha, baik melalui tanggung jawab sosial perusahaan maupun kepemilikan saham karyawan dalam perusahaan guna mengatasi ketegangan industrial. Pembatasan kepemilikan lahan, pemberian keleluasaan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, perlu menjadi perhatian serius.
Sebagaimana dikutip dari Haedar Nashir, Presiden Jokowi sudah mempunyai konsep yang disebut sebagai new economy policy dan new public policy. Masyarakat menunggu konsep ekonomi seperti apa yang akan ditawarkan Presiden Jokowi untuk mengatasi kesenjangan sosial yang melebar tersebut. Kita berharap konsep ekonomi baru akan menghadirkan negara kesejahteraan yang mendorong ke arah perekonomian yang lebih terbuka. Demokrasi yang tidak menghadirkan keadilan bisa memicu frustrasi sosial.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar