Korupsi KTP elektronik melibatkan begitu banyak pihak. Bersama surat ini, saya ingin mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk terus mengedepankan komitmen penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, siapa pun yang menjadi pelakunya.
Mulailah penyidikan dari 14 anggota DPR dan mantan anggota DPR yang mengembalikan uang. Jadikan mereka tersangka karena mengembalikan uang tidak akan menghapus tindak pidana mereka.
Fenomena kasus ini mengukuhkan teori yang menyebutkan bahwa korupsi biasanya tidak dilakukan sendirian. Korupsi akan menyeret banyak pihak dan mereka membuat posisi yang saling mengunci agar aman.
Presiden Joko Widodo telah meminta KPK mengungkap kasus yang diduga melibatkan banyak anggota DPR dan pejabat tinggi negara. Mari kita dukung dengan menyemangati KPK agar memproses korupsi KTP-el ini secara benar.
Media massa memberitakan, dalam rapat koordinasi DPP Golkar, pihak yang diduga terlibat bersumpah kepada Sang Khalik bahwa dirinya tidak pernah menerima aliran dana apa pun dari kasus megakorupsi KTP-el. Ia juga menegaskan tidak pernah bertemu dengan Nazaruddin, Anas Urbaningrum, ataupun pengusaha konfeksi Andi Narogong.
Mendengar sumpah itu, saya jadi ingat pernyataan Anas Urbaningrum beberapa tahun lalu. "Satu rupiah pun Anas tidak pernah menerima uang kasus Hambalang. Kalau terbukti, gantung Anas di Monas."
Terkait pengusutan kasus dugaan korupsi proyek KTP-el, sebaiknya setiap orang yang diduga terlibat mengundurkan diri dari jabatannya. Tidak usah beralasan macam-macam, percuma saja. Rakyat sekarang tidak bisa dibodohi.
Tidak ada maling yang mau mengaku. Tidak ada asap tanpa ada api. Jika nama-nama mereka disebut dalam dakwaan jaksa, pastilah ada bukti kuat di baliknya.
A WALID MUHAMMAD
Jl Kejaksaan Pangkal Pinang, Bangka Belitung
Tertibkan Pengamen
Saya berusia 79 tahun. Pada 3 Maret 2017 pukul 09.30, saya naik Kopaja S69 arah Blok M.
Dalam bus ada dua pengamen muda, yang satu main ukelele. Mereka minta sumbangan dengan kantong plastik diikat di ujung ukelele. Di depan saya, ujung ukelele disodorkan hampir kena kacamata. Refleks saya menepis sambil menegur. Marah karena ditegur, ia berdiri di belakang saya, menepuk bahu saya sambil bertanya, "Mau apa?"
Saya jawab ukelelenya hampir kena kacamata saya. Namun, ia terus-menerus tanya, "Mau apa", walau ibu di seberang saya membantu menjelaskan. Untung tidak terjadi apa-apa sampai mereka turun di Pasar Mayestik.
Saya mengimbau kepada aparat agar menertibkan para pengamen di kendaraan umum.
LUFHTI RIDZAL
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Tanggapan JNE 1
Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami Bapak Kusumo terkait "Barang Tak Diantar" (Kompas, 7/3).
Kami telah menghubungi Bapak Kusumo dan permasalahan telah diselesaikan. Selanjutnya paket DPKAI 03517602417 telah diterima Ibu Ida pada 17 Februari 2017 dan paket dengan resi CGKC723394641317 diterima Bapak Kusumo 20 Februari 2017.
Terima kasih atas kepercayaan Bapak menggunakan jasa JNE. Untuk kritik dan saran silakan menghubungi layanan pelanggan 021-29278888 atau surel: customercare@jne.co.id
HENDRIANIDA PRIMANTI
Head of Media Relations Dept, JNE Express
Tanggapan JNE 2
Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami Bapak Eko Utomo dalam "Barang Tak Datang" (Kompas, 14/3). Kami telah menghubungi Bapak Eko Utomo untuk menjernihkan duduk perkara.
Kami informasikan bahwa proses penyelesaian atas keluhan yang disampaikan telah dilakukan pada 8 Maret 2017 dan berakhir dengan solusi yang baik bagi kedua belah pihak. Proses klaim telah diselesaikan pada 14 Maret 2017.
Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas kepercayaan Bapak menggunakan jasa kiriman JNE. Untuk kritik dan saran, pelanggan juga bisa langsung menghubungi layanan pelanggan 021-29278888 atau surel: customercare@jne.co.id
HENDRIANIDA PRIMANTI
Head of Media Relations Dept, JNE Express
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Maret 2017, di halaman 7 dengan judul "Usut Terus Korupsi KTP-el".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar