Banyak dampak negatif dari urbanisasi tak terkendali yang membanjiri kota metropolitan Jakarta, seperti kemacetan, banjir, problem perumahan, lingkungan hidup, tumpukan ratusan ton sampah, dan penyakit sosial seperti perampokan, pencurian, pemerkosaan yang terus membebani Pemprov DKI. Dana triliunan rupiah digelontorkan untuk penanganan masalah itu. Kepadatan penduduk di Jakarta relatif tinggi. Rata-rata 23.000 per kilometer persegi, bahkan di Jelambar, Jakarta Barat, mencapai 307.000 per km
Masih magnet
Jika Jakarta diibaratkan manusia, bahu Jakarta selalu pegal-pegal, dan hampir patah lantaran beban teramat berat mendidih "pundak" ibu kota RI ini. Urbanisasi berdampak pada tingkat pertambahan penduduk tetap tinggi, bukan karena kelahiran baru, melainkan karena urbanisasi. Data terakhir menunjukkan angka pertumbuhan penduduk 1,43 persen dan tak pernah kurang dari 1 persen.
Bahkan, persentase pertumbuhan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, terutama saat warga Jakarta kembali dari "mudik". Biasanya pemudik kembali dengan membawa satu-dua kerabat yang telah mencapai usia kerja untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Pola pikir mereka: lebih baik ke Jakarta ketimbang tinggal di kampung halaman hanya menganggur.
Pertumbuhan ekonomi di Jakarta terus meningkat tiga tahun terakhir, dari 5,58 persen (2015) menjadi 5,78 persen (2016) dan 6,48 persen (2017). Dampaknya, kesempatan kerja bertambah, peluang bagi perorangan dan keluarga mengubah kehidupan ekonomi dan sosial terbuka.
Dari kacamata "man on the street", peluang kerja cukup terbuka di Jakarta. Siapa pun bisa bekerja di Jakarta asal tidak malas, rajin, jujur, tekun bekerja, memiliki visi dan misi masa depan jelas. Berani bekerja "kasar" seperti pekerja rumah tangga (PRT), buruh/kernet bangunan, loper koran, berwiraswasta menjual gorengan, setiap hari bisa menghasilkan uang halal.
Tengoklah tren faktual hari ini. Ribuan rumah tangga di Jakarta membutuhkan perempuan PRT, dengan tingkat upah sekitar Rp 1 juta per bulan, bahkan bisa lebih besar. Bukan hanya di Jakarta, permintaan pasar PRT saat ini lebih besar dari penawaran PRT. Tren saat ini, perempuan usia muda lebih senang bekerja di kota menjadi pekerja pabrik. Sebagian yang lain berangkat ke luar negeri menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di mancanegara.
Pertimbangannya, standar upah/gaji dengan indeks standar, juga memadai. Menjadi buruh pabrik dan TKW, pendorong kuat bagi perempuan muda usia dengan motivasi tinggi, fisik prima untuk secepatnya beranjak meninggalkan kampung halaman.
Urbanisasi pun bisa memicu percepatan pertumbuhan kelas menengah. Pertumbuhan kelas menengah di Indonesia tujuh juta per tahun, tetapi pertumbuhannya lebih berpihak pada mereka yang tinggal dan bekerja di Jakarta, yakni 20 persen. Maka, tak mengherankan, sarjana baru (fresh graduate) tertarik mengadu nasib di Jakarta. Kelompok ini berbondong-bondong berburu pekerjaan pada berbagai sektor di Jakarta.
Para sarjana baru yang memiliki keahlian dan keterampilan, bernasib baik, bisa memiliki peluang melejit menjadi kelas menengah baru. Gambaran di atas memotivasi generasi muda yang mencari tantangan, juga yang belum berpengalaman kerja, memilih Jakarta sebagai prioritas pertama. Jakarta itu "medan juang" merenda hari esok.
Pertanyaannya, mengapa pilihan prioritas atas adalah bekerja di Jakarta? Pertama, kesempatan kerja lebih berprospek baik ketimbang kota lain. Asal rajin dan memiliki motivasi kuat, tidak akan lapar di Jakarta. Kedua, upah di Jakarta lebih bagus. Upah minimum regional tahun 2017 sekitar Rp 3 juta. Ketiga, sebagai ibu kota RI, Jakarta pusat pemerintahan, ekonomi dan perdagangan, pendidikan dan iptek. Semua "pusat" itu memiliki daya tarik bagi berkembangnya kehidupan ekonomi dan sosial. Berbagai pusat kegiatan di Jakarta otomatis menstimulasi ekspansi pasar, lapangan kerja, sekaligus memberi penghasilan.
Solusi dari perdesaan
Urbanisasi tak selalu buruk, tetapi bisa memiliki arti positif bagi perkotaan dan perdesaan. Sosiolog Belanda, De Goede, mengatakan, arus pindah penduduk dari desa ke kota tak hanya membuat masalah, tetapi solusi untuk berbagai permasalahan perkotaan dan perdesaan. Contohnya adalah PRT. Penghasilan seorang PRT nantinya ditransfer untuk keluarga di perdesaan. Tahun-tahun terakhir, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di perdesaan makin menurun, sedangkan tenaga kerja pertanian terus bertambah. Urbanisasi salah satu solusi lantaran bisa memberi nilai tambah bagi perdesaan dengan "alih profesi".
Isu Jakarta akan tenggelam, banjir, polusi lingkungan hidup, sampah, kemajuan industri yang membawa persoalan limbah, melonjaknya sektor informal memerosotkan kualitas hidup penduduk Jakarta toh tak menyurutkan hasrat orang membanjiri Jakarta. Selama desa kekurangan akses untuk bekerja dan mendapat uang, selama itu pula warga usia muda ke luar lantaran daya tarik perkotaan menggoda.
Solusi harus dimulai dari perdesaan, antara lain penggalakan pembangunan infrastruktur ekonomi, seperti jalan raya, bendungan, dan irigasi. Kini sedang berlangsung pembangunan besar-besaran ribuan kilometer jalan tol di Jawa dan Sumatera. Pembangunan infrastruktur membutuhkan banyak buruh dan tukang terampil dari penduduk lokal. Mereka bisa bekerja untuk jangka waktu tahunan.
Salah satu solusi, berharap pada dana bantuan desa sebesar Rp 1 miliar per desa per tahun. Dana desa merupakan stimulus berharga untuk menciptakan lapangan kerja, membangun sarana dan prasarana fisik, penciptaan berbagai pelatihan keterampilan teknis, pelatihan kewiraswastaan bagi warga perdesaan. Desain dana desa di antaranya untuk menahan arus urbanisasi ke perkotaan.
Berbagai jenis pelatihan teknis diarahkan/membekali warga "alih profesi" dengan keterampilan baru. Kisah sukses tukang bakso keliling, penjual gorengan, tukang jamu gendong di luar Jawa bukan isapan jempol. Mudik merayakan Lebaran di Jawa pergi pulang naik pesawat terbang. Di rantau punya lahan dan rumah sendiri.
Kendala pemanfaatan dana desa adalah kejahatan korupsi oknum di daerah. Mentalitas koruptor pejabat atas dana desa tidak hanya sinyal korupsi sudah menular ke perdesaan, tetapi juga salah satu faktor pendorong warga berpindah ke kota.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sudah mewanti-wanti pemudik tahun 2017 agar jangan membawa sanak keluarga yang tidak memiliki keterampilan kerja ke Jakarta. Djarot bukan melarang, siapa pun warga negara Indonesia berhak tinggal di Jakarta. Jakarta kota terbuka. Jakarta milik bersama penduduk Indonesia, bukan kota diskriminatif di mana hanya orang pintar, kaya, asal dari suku, agama, ras, golongan tertentu yang boleh tinggal di Jakarta. Makna pesan Djarot: jangan nekat ke Jakarta jika tidak bisa menolong diri sendiri hidup mandiri. Jangan membebani keluarga dan Pemprov DKI.
ABRAHAM FANGGIDAE
Pensiunan Pembina Utama (IV/e) Kementerian Sosial
Tidak ada komentar:
Posting Komentar