Sungguh mengecewakan sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Provinsi Banten. Tidak siap, tidak profesional, bahkan bisa dikatakan amburadul sebab sejak dimulainya penerimaan siswa dalam kurun 6-14 Juni 2017 secara online, server http://dindik.bantenprov.go.id sulit diakses.
Tidak seperti sebelumnya, tahun ini peserta didik baru tidak dapat melihat posisi nilai Ebtanas murni (NEM) batas bawah untuk SMA negeri unggulan yang menjadi tujuannya. Akibatnya, banyak peserta didik hanya menitip berkas ke SMA negeri tujuan, padahal sebenarnya mereka wajib mendaftar secara online.
Kami yang berada di wilayah Kota/Kabupaten Tangerang, dengan SMAN 1 dan SMAN 2 sebagai sekolah unggulan, tidak dapat memantau nilai batas bawah untuk kedua sekolah tersebut. Karena itu, pengetahuan tentang PPDB tahun lalulah yang menjadi rujukan kami ketika mendaftar. Alhasil, harapan untuk mendapatkan sekolah terbaik terhalang oleh kekhawatiran tidak mendapatkan sekolah. Ini beban psikologis tersendiri bagi orangtua murid.
Amburadulnya sistem PPDB Provinsi Banten tentu berdampak pada—paling tidak—dua hal.
Pertama, dihuninya SMAN unggulan atau favorit oleh siswa dengan NEM "biasa-biasa saja" karena tidak terpantau nilai batas bawahnya. Ini sudah terjadi pada putra kami. Ia mendaftar di SMAN lain. Dengan NEM 328, ia akhirnya diterima di SMAN 4. Ternyata batas bawah NEM untuk SMAN 1 sebagai sekolah terbaik di Tangerang hanya 316.
Kedua, peserta didik baru bisa mendaftar dan diterima pada pilihan I atau pilihan II. Bagaimana mungkin bisa seperti ini? Bukankah konsekuensinya dapat membuat suatu sekolah kelebihan murid, sedangkan di sekolah lain kekurangan murid?
Semoga paparan saya menjadi perhatian dan bahan perbaikan ke depan.
RIANTO SINAGA
Cipondoh, Tangerang
Klarifikasi BPS
Menanggapi Tajuk Rencana Kompasterbitan Kamis, 13 Juli, "Memanfaatkan Bonus Demografi", ada informasi yang perlu kami klarifikasi.
Dalam tajuk tersebut disampaikan bahwa "Indonesia menikmati bonus demografi hingga 2030 dan memasuki periode usia tua mulai 2045. Bonus itu hanya bermanfaat jika ditangani tepat. Data Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Sosial Ekonomi Nasional 2010, dan Survei Penduduk Antar Sensus 2015 memperlihatkan perubahan struktur penduduk."
Perlu kami sampaikan bahwa informasi terkait data kependudukan berasal dari pendataan sensus penduduk dan survei penduduk atas sensus. Data terakhir yang disajikan BPS berasal dari sensus penduduk 2010 dan Survei Penduduk Antarsensus 2015.
Survei Sosial Ekonomi Sosial (Susenas) merupakan survei yang diselenggarakan BPS secara berkala setiap tahun. Terkait data pengeluaran konsumsi rumah tangga serta data sosial lainnya diperoleh dari pendapatan Susenas.
Sehubungan dengan hal itu, kami mohon agar informasi tersebut dapat diklarifikasi melalui surat pembaca di harian Kompas. Atas perhatian dan klarifikasi Kompas, kami ucapkan terima kasih.
DWI RETNO WILUJENG WAHYU UTAMI
Kepala Biro Humas dan Hukum, Badan Pusat Statistik
CATATAN REDAKSI
Terima kasih atas penjelasan yang disampaikan.
Tanggapan JNE Express
Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami Bapak Egi Hendri Irawan mengenai "Paket Terlambat" melalui surat pembaca yang dimuat di Kompas pada 22 Juli 2017.
Sebagai bentuk itikad baik dan tanggung jawab kami kepada pelanggan, kami telah merespons dan menghubungi Bapak Egi Hendri Irawan untuk menjernihkan duduk perkara dan permasalahan telah selesai dengan baik. Paket kiriman tersebut telah kami antar ulang dan diterima dengan baik oleh Ades pada 15 Juli 2017.
Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Egi Hendri Irawan menggunakan jasa kiriman JNE. Untuk memberi saran dan kritik mengenai JNE, silakan hubungi petugas layanan konsumen di 021-29278888 atau surel customercare@jne.co.id.
HENDRIANIDA PRIMANTI
Kepala Departemen Relasi Media, JNE Express
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 Agustus 2017, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar