Momentum kesepakatan itu harus dimanfaatkan untuk sesegera mungkin memulai pembicaraan tentang kode tata berperilaku. Pakta non-agresi itu akan menjadi kode etik untuk mencegah bentrokan di kawasan yang disengketakan oleh China dengan empat anggota ASEAN, yakni Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei.
Harapan agar pembahasan ini segera dilakukan tampaknya menjadi perhatian para menteri luar negeri (menlu) negara anggota ASEAN. Hal itu terlihat dari draf komunike yang disiapkan menjelang pertemuan para menlu ASEAN di Filipina, akhir pekan ini. Para menlu meminta para diplomat senior tiap negara memulai diskusi serius mengenai kode etik yang substantif dan efektif berdasarkan kerangka kerja yang telah disepakati.
Pembahasan kode tata berperilaku ini sesegera mungkin menjadi lebih diperlukan menyusul pernyataan tegas Presiden China Xi Jinping. Dalam dua kesempatan, parade militer pada 30 Juli dan peringatan 90 tahun berdirinya Tentara Pembebasan Rakyat, 1 Agustus, Xi menegaskan tak akan berkompromi terkait dengan kedaulatan China.
Hal itu memiliki makna lain jika dikaitkan dengan klaim China atas sebagian besar wilayah Laut China Selatan. Di kawasan urat nadi perdagangan dunia ini, China cukup agresif menegaskan klaimnya, membangun sejumlah pulau dan melengkapinya dengan berbagai fasilitas, seperti landasan pesawat dan pelabuhan.
Sengketa ini jika tidak segera diselesaikan berpotensi mendatangkan masalah keamanan bagi ASEAN. Sebelum ini, China bersikeras menyelesaikan sengketa ini secara bilateral. Namun, akan lebih baik bagi ASEAN untuk menghadapi dan menyelesaikannya bersama-sama, karena saat ini ancaman stabilitas bagi satu negara akan berpengaruh pada negara lain di kawasan.
ASEAN dianggap telah melewatkan momentum untuk menyelesaikan masalah ini dengan China saat Mahkamah Arbitrase Internasional, atas pengaduan Filipina, memutuskan klaim China atas Laut China Selatan berdasarkan basis sejarah tidak terbukti. Karena itu, disepakatinya kerangka kerja pada Mei lalu perlu segera ditindaklanjuti agar sengketa ini tidak berlarut-larut.
Hal lain yang perlu diupayakan adalah agar kode tata perilaku yang dibahas mengikat secara hukum. Jika tidak, agak sulit membayangkan pihak-pihak yang bersengketa menaati kesepakatan yang diambil. China telah menegaskan sikap mereka untuk mempertahankan wilayah kedaulatan tanpa kompromi. ASEAN, dengan caranya sendiri, perlu memperlihatkan ketegasan untuk menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan agar tidak mengancam stabilitas keamanan di kawasan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar