Mendapat mandat baru untuk mengatasi krisis nasional, terutama ancaman dari Korea Utara, adalah alasan utama Abe menggelar pemilu setahun lebih cepat. Selain itu, dukungan rakyat diperlukan pemerintah untuk isu-isu sosial seperti mengalihkan dana dari kenaikan pajak penjualan untuk pendidikan, perawatan anak dari pembayaran utang publik, dan masalah populasi yang menua.

Seperti diprediksi, koalisi LDP meraih kemenangan besar dalam pemilu ini dengan menguasai lebih dari dua pertiga kursi Majelis Rendah. Di satu sisi, kemenangan ini merupakan apresiasi rakyat Jepang atas sejumlah keberhasilan pemerintah, seperti menekan angka pengangguran hingga 2,8 persen, terendah dalam 23 tahun. Juga karena sikap keras Abe terhadap ancaman dari Korut.

Yang menarik ditunggu, apakah dukungan mayoritas super—dua pertiga kursi parlemen—ini akan dimanfaatkan Abe mewujudkan ambisi kubu konservatif mengamendemen konstitusi pasifis Jepang. Konstitusi yang disusun AS setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II ini tidak mengakui adanya militer, dan diinterpretasi mengizinkan angkatan bersenjata hanya untuk membela diri.

Dibutuhkan masing-masing dua pertiga suara Majelis Rendah dan Majelis Tinggi serta suara mayoritas dalam referendum untuk mengubah konstitusi. Kubu konservatif melihat konstitusi ini sebagai warisan kekalahan Jepang. Abe menganggap penting bagi Jepang untuk melegitimasi keberadaan Pasukan Bela Diri sebagai angkatan bersenjata Jepang.

Namun, perubahan konstitusi ini merupakan hal yang sensitif bagi rakyat Jepang. Kubu yang menolak amendemen menganggap konstitusi pasifis ini telah membawa perdamaian selama tujuh dekade dan menjadi fondasi yang kuat bagi demokrasi Jepang pascaperang.

Apalagi, kemenangan besar Abe dalam pemilu ini menurut banyak pengamat tidak otomatis berarti dukungan bagi LDP untuk mengamendemen konstitusi, tetapi karena kelemahan kubu oposisi. Dua partai oposisi yang meraih suara terbanyak kedua dan ketiga, Partai Demokrat Konstitusional dan Partai Harapan, baru dibentuk sebulan menjelang pemilu dan tak terorganisasi dengan baik.

Isu amendemen konstitusi ini memang membuat Jepang terbelah. Survei NHK memperlihatkan, hanya 32 persen suara mendukung dan 21 persen menolak, dengan 39 persen tak yakin dengan posisi mereka. Jajak pendapat Kyodo News menyebut 51 persen rakyat tak percaya pada Abe dan pollingAsahi Shimbunmemperlihatkan 47 persen responden ingin ada wajah baru memimpin Jepang.