Sulit disangkal bahwa kasus hukum yang menimpa Setya Novanto telah membuat oleng Partai Golkar. Hasil survei Orkestra (pimpinan Poempida Hidayatulloh) menyebutkan bahwa elektabilitas Partai Golkar turun menjadi 7,3 persen.
Survei dilakukan dengan melibatkan 1.300 responden di semua provinsi, menempatkan Partai Gerindra di posisi teratas dengan tingkat keterpilihan 15,2 persen, diikuti PDI-P (12,5 persen), Demokrat (7,4 persen), dan Golkar (7,3 persen). Gambaran yang lebih kurang sama juga diperlihatkan hasil survei Poltracking yang menyebut elektabilitas Golkar 10,9 persen, berada di bawah PDI-P (23,4 persen) dan Gerindra (13,6 persen).
Dengan terpilihnya Airlangga Hartarto secara aklamasi dalam rapat pleno DPP Partai Golkar, 13 Desember 2017, mampukah Golkar bangkit dari keterpurukan? Meski masih harus dikukuhkan dalam Munaslub Partai Golkar, 19-20 Desember 2017, bisa dipastikan terpilihnya Airlangga Hartarto tak akan menuai bantahan. Secara internal keterpilihannya cukup memberi angin segar. Selain dikenal sebagai kader yang bersih, ia tidak termasuk kader yang berada dalam pusaran konflik internal Partai Golkar. Ke luar, tekadnya untuk menjadikan Partai Golkar sebagai partai yang lebih bersih paling lama 1,5 tahun patut diapresiasi dan ditunggu realisasinya.
Menjadi partai bersih
Boleh jadi sebagian publik menanggapi pernyataan ketua umum baru Partai Golkar itu dengan sebelah mata. Di satu sisi, persepsi publik tak bisa disalahkan. Sebab, selama ini Partai Golkar dikenal publik sebagai partai yang pragmatis dan transaksional. Namun, di pihak lain, Golkar juga berhak menyatakan tekadnya menjadi partai yang bersih sebagai tanggapan atas kasus korupsi yang menimpa mantan ketua umumnya, Setya Novanto.
Untuk meraih kembali kepercayaan publik, tidak ada pilihan lain kecuali melakukanrebranding Partai Golkar sebagai partai bersih yang modern dan profesional. Sebab, di era media sosial dewasa ini, setiap partai tak bisa lagi bermain-main dengan publikatau external pressure yang menuntut partai bebas dari korupsi. Penderitaan rakyat akibat korupsi semakin disadari. Rakyat sudah kian cerdas dalam menggunakan hak-hak politiknya. Hal ini tampak, misalnya, dari hasil pemilu legislatif di era reformasi di mana partai pemenang pemilu selalu berganti-ganti.
Lepas dari persepsi negatif publik, tekad Golkar untuk menjadi partai bersih bukan hal mustahil. Selain karena ketua umum terpilihnya yang relatif bersih, Golkar memiliki banyak kader zaman "generasi 'now'" yang mumpuni dan juga relatif bersih. Yang diperlukan adalah keberanian kader-kader muda Golkar, khususnya, untuk menampilkan partai yang beretika dan berani menyatakan tidak pada korupsi.
Kader muda
Sudah saatnya kepengurusan baru Partai Golkar bisa memberikan tempat lebih besar kepada kader-kader muda. Lambannya Golkar dalam melakukan regenerasi kader-kadernya telah memperlambat agenda reformasi partai sesuai tuntutan zaman. Hal ini tak berarti generasi tua harus hengkang. Sebab, harus diakui bahwa dalam politik old soldiers never die. Yang diperlukan adalah membangun struktur kepengurusan dan sistem kaderisasi yang proporsional dan berkeadilan. Kuatnya kritik internal Golkar dari kader-kader muda menunjukkan aspirasi dan suara mereka kurang mendapat tempat.
Salah persoalan yang dihadapi Partai Golkar untuk memperkuat soliditas internalnya adalah membangun sistem kandidasi jabatan publik yang bersifatmerit system. Dalam rangka pilkada serentak 2018, Golkar harus berani menampilkan kader-kadernya dalam pencalonan kepala/wakil kepala daerah. Hal itu penting jika Golkar bertekad menjadi partai bersih. Sebab, dengan memberikan tempat kepada orang luar partai, sulit bagi Golkar menampik adanya politik transaksional dalam pencalonan kepala/wakil kepala daerah.
Bagi Golkar, menafikan kader internal dalam pencalonan kepala/wakil kepala daerah sama saja dengan menafikan dirinya, yang oleh publik diakui kaya dengan SDM/kader yang baik dan andal. Hal tersebut berpotensi merusak partai yang telah dibangun dengan susah payah. Apabila hal ini dibiarkan, akan merusak bangunan sistem perekrutan dan kaderisasi partai. Soliditas partai terancam karena tiadanya keadilan hak-hak kader dan tiadanya jaminan kepastian akan masa depan dan mata rantai kaderisasi dan regenerasi kader. Sebab, berbeda dengan banyak partai lain, Golkar bukan "partai personal" yang diidentikkan publik dengan tokoh utamanya. Di bawah ketua umum baru, masih terbuka kesempatan bagi Golkar melakukan reevaluasi dukungan pencalonan kepala/wakil kepala daerah.
Dibanding beberapa partai lain, Golkar berpotensi besar untuk meraih dukungan luas publik. Salah satu keuntungan Golkar adalah bahwa ia bisa menjadi rumah bagi aneka kelompok sosial, agama, dan aliran keagamaan. Ia juga menjadi rumah bagi semua kelas sosial. Hal tersebut menjadi mesiu penting untuk dapat mengembalikan kedigdayaan Golkar jika bisa dikelola dengan baik.
Untuk itu, yang diperlukan adalah bagaimana membangun kepemimpinan partai yang inklusif, membangun partai yang aspiratif, melakukan pendidikan politik yang partisipatif, membangun manajemen keuangan partai yang transparan, membuat sistem pengelolaan organisasi dan administrasi berbasis teknologi, membangun politik dua arah, baik ke dalam maupun ke luar, serta membangun sistem perekrutan dan kaderisasi yang berdasarkan loyalitas danmerit system. Sebagai partai "karya", tantangan Golkar lainnya adalah bagaimana meyakinkan publik bahwa karyanya bermanfaat dan aspiratif. Golkar harus bisa menjadikan dirinya partai rakyat dan bukan partai yang elitis.
Partai yang beretika
Selain menjadikan dirinya sebagai partai bersih, satu tuntutan publik yang penting diperhatikan adalah mampukah Golkar menjadi partai pelopor yang menjunjung tinggi etika. Di era demokrasi partisipatoris saat ini, Golkar harus mengambil pelajaran penting bukan saja dari hasil pemilu legislatif, melainkan juga dari pemilu presiden langsung. Meskipun Golkar pernah memenangi Pemilu Legislatif 2004, ia belum pernah memenangkan calon presidennya dalam pilpres. Bahkan, pada Pilpres 2014, Partai Golkar gagal mengajukan capresnya.
Untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia, tokoh-tokoh Golkar kiranya perlu mengambil pelajaran dari perpaduan karakter Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi). SBY menjadi presiden untuk dua periode karena ia berhasil mencitrakan dirinya sebagai pemimpin yang bersih dan antikorupsi. Sementara itu, Jokowi berhasil menjadi presiden karena ia, khususnya, dianggap sebagai pemimpin yang mencerminkan kesederhanaan dan merakyat.
Seperti dialami semua partai, salah satu tantangan berat untuk menjadikan Partai Golkar sebagai partai bersih adalah berkenaan dengan ongkos politik yang mahal. Untuk mengatasinya, tidak ada pilihan lain kecuali membangun partisipasi rakyat dalam membiayai partai. Hal tersebut pernah diperlihatkan PPP dan PDI di era Orde Baru, yang ditunjukkan oleh para pendukung kedua partai tersebut, khususnya dalam setiap pemilu. Pertanyaannya, mampukah Partai Golkar membangun partisipasi dan mengambil simpati rakyat? Waktu yang akan menjawab.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar