Gejolak memang terus menerpa partai yang eksis sejak Orde Baru itu. Sejak dualisme kepemimpinan Partai Golkar terjadi, partai dengan ideologi karya dan kekaryaan itu terus saja memproduksi konflik internal. Beruntung elite Partai Golkar selalu bisa menyelesaikan konflik internalnya untuk membangun konsensus meskipun memakan waktu lama.

Seperti dikatakan Presiden Joko Widodo, Partai Golkar terdiri atas berbagai kelompok dengan patron politiknya. Kelompok-kelompok ini saling berebut pengaruh di dalam tubuh Partai Golkar. Namun, dalam musyawarah kali ini, kita membaca berbagai kelompok di Golkar sudah bersepakat untuk menyudahi konflik internal demi menyelamatkan elektabilitas Golkar yang kian melorot.

Situasi Partai Golkar memang berada di titik mengkhawatirkan setelah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ditahan KPK dan diadili atas tuduhan melakukan korupsi KTP elektronik. Cara pembelaan Novanto sampai melakukan aksi bisu di persidangan akan menimbulkan persepsi buruk publik terhadap Golkar. Sementara tahapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 sudah di depan mata.

Kita mendukung Munaslub Partai Golkar ini bisa segera menyudahi kemelut tak berkesudahan di tubuh partai beringin. Terpilihnya Airlangga dengan pengurusnya yang tentunya merupakan hasil negosiasi dengan berbagai kelompok di Golkar diharapkan bisa mempercepat konsolidasi politik Partai Golkar. Kita pun mendukung slogan baru Partai Golkar sebagai partai bersih. Namun, slogan tidaklah cukup, butuh aksi nyata untuk menunjukkan kebersihan Golkar dari praktik korupsi.

Slogan membutuhkan tindakan konkret. Setelah pengurus terbentuk, Airlangga dituntut untuk merealisasikan slogan partai bersih dalam aksi politik nyata. Ketua DPR yang bakal dipilih Golkar haruslah orang yang tak tercela integritasnya dari sisi hukum dan punya kemampuan untuk menjadi "manajer" DPR untuk bangkit kembali dari keterpurukan serta seorang negarawan dan memahami situasi kebangsaan Indonesia.

Golkar bersih juga harus diwujudkan dalam aksi politik nyata di parlemen. Kita menunggu apakah Golkar akan tetap memasang anggotanya di Panitia Angket DPR untuk menyelidiki KPK atau menarik mundur anggotanya dari Panitia Angket. Publik memahami dengan terang benderang, politisi Golkar berada di depan untuk mendelegitimasi KPK, lembaga antirasuah yang didukung publik untuk menciptakan Indonesia yang bersih.