Pergantian Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang akan memasuki usia pensiun Maret 2018 adalah hal wajar dan sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Peralihan tongkat komando dari Gatot kepada Hadi sekaligus juga merupakan terjadinya regenerasi di tubuh TNI. Jenderal Gatot, lulusan Akademi Militer 1982, digantikan Marsekal Hadi, lulusan Akademi Angkatan Udara 1986.

Marsekal Hadi akan menjadi Panglima TNI (ABRI) ke-20 dan Panglima TNI kedua dari matra TNI Angkatan Udara. Sebelumnya, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI pernah dijabat Marsekal Djoko Suyanto.

Kita bersyukur DPR segera memproses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Marsekal Hadi dan Komisi I DPR menyetujui Hadi sebagai Panglima TNI. Surat Presiden Jokowi soal usulan penggantian Panglima TNI ditandatangani 3 Desember 2017 dan diantarkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada pimpinan DPR pada Senin, 4 Desember, dan uji kelayakan terhadap Hadi dilakukan Komisi I DPR pada Rabu, 6 Desember.

Kehadiran Hadi ke DPR ikut diantar Gatot Nurmantyo, Kepala Staf TNI AL Laksamana Ade Supandi, lulusan Akademi Angkatan Laut 1983, dan Kepala Staf TNI AD Jenderal Mulyono, lulusan Akabri 1983. Tradisi pengantaran Hadi oleh tiga senior TNI tentunya suatu hal positif bagi persepsi publik terhadap TNI. Langkah itu diharapkan bisa menepis pertanyaan publik soal mutasi yang dilakukan Jenderal Gatot terhadap 85 perwira tinggi TNI pada 4 Desember 2017, sehari setelah Presiden Jokowi menandatangani surat kepada pimpinan DPR.

Kita berharap proses alih komando dari Gatot kepada Hadi, tentunya setelah mendapat persetujuan paripurna DPR, bisa segera dilakukan untuk menghindarkan terjadi "kecanggungan" komando. Keinginan serupa diungkapkan Jenderal Gatot seperti dikutip harian ini, "Begitu diputuskan DPR dan disetujui, maka jangan lama-lama."

Persepsi publik terhadap TNI dalam posisi yang baik. TNI menjadi institusi yang dipercaya publik ketika TNI betul-betul meninggalkan panggung dinamika politik praktis. Menjadi tugas Marsekal Hadi untuk lebih mengonsolidasikan lintas matra TNI, meningkatkan profesionalitas prajurit dan kesejahteraan prajurit TNI, dan betul-betul menjalankan politik negara, serta meneruskan program pembangunan kekuatan pokok minimum.