Magnitudo
Kompas edisi 23 Desember 2017, dalam kolom "Bahasa", memuat tulisan André Möller. Isinya menanyakan mengapa koran di Indonesia menggunakan istilah magnitudo untuk menunjukkan kekuatan gempa bumi pada skala Richter. Istilah tersebut tidak berbau Indonesia (meski sudah termaktub dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV).
Saya setuju bahwa untuk kata yang masih berbau asing, baiklah diusahakan mencari padanannya dalam bahasa Indonesia (melalui bahasa daerah, misalnya). Tentu perhatian Möller ini patut diapresiasi. Namun, magnitudo, pada hemat saya, tidak perlu dicarikan padanannya. Mesti mengandung pengertian kekuatan,magnitudo memuat arti ukuran, derajat besar-kecil, sedangkan kekuatan (an sich)tidak. Kita hanya bicara tentang kekuatan yang besar atau kecil. Barangkali.
Lagi pula, magnitudo tampaknya sudah jadi istilah teknis tak berpisahkan dari alat pencatat gempa bumi. Di samping itu, karena gempa bumi adalah fenomena alam yang tak kenal batas geografi, magnitudobarangkali telah baku di antara para ahli gempa bumi di seluruh dunia. Semisal SAR.
Karena terjadinya gempa bumi sulit diperkirakan, bagi penduduk yang "terkena", catatan pada skala Richter tinggal catatan. Yang penting mereka selamat. Mereka umumnya tak tahu atau tak pernah dengar magnitudo. Mereka cuma berkata: gempanya besar, kuat, kecil sebentar, ada susulan, kira-kira 10 detik.
Kata kekuatan lebih cocok digunakan untuk kondisi yang berlangsung, tetapi tidak (bisa) disebut durasinya, misalnya kekuatan militer negara A, kekuatan pukulannya luar biasa. Semacam dan senada dengan magnitudo adalahamplitudo, kuantitas yang dipakai dalam fisika.
Sekali lagi kita apresiasi seorang Swedia atas perhatiannya yang luar biasa pada bahasa Indonesia. Barangkali Möller bersedia ikut mencarikan padanancommitment dalam Indonesia. Komitmenyang dipaksakan menjadi bahasa Indonesia bukan saja berbau asing, tetapi masih banyak yang belum dapat meresapkan artinya.
Soegio Sosrosoemarto
Jl Kepodang I, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan
Informasi Lengkap
Pada Kompas edisi 29 Desember 2017, halaman 14, diberitakan gambar tentang pemusnahan obat dan makanan ilegal di Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya sebanyak 1.559 item dengan nilai keekonomian Rp 3,9 miliar.
Sesuai dengan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan mewujudkan penyelenggara negara yang transparan dan akuntabel, akan lebih baik obat dan makanan ilegal itu diwartakan secara rinci di koran sehingga masyarakat luas bisa langsung membaca dan memahaminya agar berhati-hati dalam memilih dan memilah obat dan makanan yang akan dibeli.
Dengan demikian, kami terhindar dari obat dan makanan yang tidak sehat dan bisa merusak kesehatan.
Demikian harapan anggota masyarakat kepada BPOM.
Dany Rizal Fardani
Jl Graha Asih Raya,
Bandung
Layanan Daring
Advertorial Kompas edisi 27 Desember 2017 halaman 9 memberitakan bahwa di Semarang diperkenalkan sejumlah layanan reaksi cepat (LRC). Antara lain LRC Konsultasi Dokter. Tinggal menghubungi 08112900132 via Whatsapp (WA), warga langsung dapat berkonsultasi dengan 10 dokter dari Dinas Kesehatan Kota (DKK) Semarang.
Pada 27 Desember 2017 pukul 20.33 kami minta konsultasi via WA. Pukul 20.34 dibalas melalui WA, meminta saya memilih informasi: "UHC/Penyakit /lainnya (pilih salah satu), sertakan Nama, Usia dan Alamat. Pertanyaan: …."
Pukul 20.38 saya kirim jawaban ke WA LRC Konsultasi Dokter sesuai petunjuk. Sampai Senin 1 Januari 2018 pukul 18.00 tidak ada tanggapan.
Masih banyak layanan yang diperkenalkan atau diciptakan, tetapi setelah beberapa waktu tidak berfungsi lagi. Misalnya, laporan cuaca (SMS 2303) dan deteksi dini gempa/tsunami. Kabarnya tidak berfungsi lagi.
Apa yang salah sehingga pelayanan publik daring yang dibuat oleh pemkot, pemda, pemerintah pusat, hampir selalu berakhir buruk? Sebaliknya, layanan daring yang dibuat instansi di luar pemerintahan dapat berlangsung sangat bagus, cepat, terpercaya, dan andal.
FX WibisonoJl Kumudasmoro Utara,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar