Trotoar itu apa ya, maknanya dalam bahasa Indonesia? Terakhir saya cek, artinya masih jalur di pinggir jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Untuk apa? Ya untuk berjalan kakilah, masak untuk berenang!
Nah, sebagai pejalan kaki saya tentu bahagia melihat trotoar yang dibangun luas dan apik, seperti yang ada di depan Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro, Medan.
Namun, ternyata, pengguna trotoar sekarang bukan lagi pejalan kaki, melainkan pengendara motor. Pejalan kaki terusir dan kalau berani-berani berjalan di situ harus siap diserempet atau malah ditabrak motor. Duh!
Lalu, kalau sudah begini, ke mana pejalan kaki mengadu? Polisi? Jangan harap! Mereka jarang muncul saat dibutuhkan, kalaupun ada paling-paling mereka hanya melihat tanpa menegur apalagi melarang.
Ini semua takkan terjadi kalau Medan punya pemimpin yang memastikan hukum ditegakkan, peraturan dilaksanakan. Pemimpin yang turun ke jalan, menegur pelanggaran dan memperbaiki kerusakan. Pemimpin yang mau mengkaji ulang izin Pajus dan kisah kesemrawutan Jalan Jamin Ginting karena angkot di depan Pajus menaikturunkan penumpang sembarangan. Pagi siang sore malam, macet bikin naik pitam!
Medan butuh pemimpin yang geram melihat lubang-lubang di jalanan dan menggenjot pedal gas pemkot untuk lekas-lekas memperbaiki. Pemimpin yang berpikir jauh ke depan dan tahu kaum muda adalah kunci perubahan. Yang meluangkan waktu ke kampus dan sekolah serta bicara dengan kaum muda, tentang peran mereka mewujudkan Medan yang lebih baik (Medantopia, ini impian sayaaa!). Dengan taat peraturan, disiplin, dan peduli.
Aduh, angan-angan saya kelewatan! Jadi ingat pelesetan lagu mellow ini: "Oh Tuhan kucinta dia, kusayang dia, rindu dia, dapatnya diaaaa…!?" Dapatnya pemimpin menggemaskan. Setiap tahun masalah kota selalu sama: gali-tutup lubang, byarpet listrik, dan pejalan kaki yang haknya berjalan di trotoar dizalimi penunggang motor.
Maafkan omelan saya Pak Wali Kota Medan. Ini gara-gara saya terlalu jauh berangan-angan bahwa Medan bisa menjadi kota yang nyaman bagi penduduknya. Medan berhak memiliki pemimpin idaman.
Novianti
Citra Garden, Medan
Baju Batik Vs Baju Bekas
Kalau Presiden Joko Widodo dan anggota Kabinet Kerja sering memakai baju batik, saya melihat para anggota DPR lebih senang memakai jas dan dasi daripada kemeja batik.
Juga para pembaca berita di televisi, baik perempuan maupun pria, jarang terlihat berbusana batik. Para pelawak pun tidak melawak pakai kemeja produk budaya bangsa.
Saat berkunjung ke Indonesia dan memeriksa pasukan kehormatan dengan Presiden Jokowi, Presiden Filipina Rodrigo Duterte memakai baju nasional negerinya, barong. Juga ketika menjadi tuan rumah di Manila pada Pertemuan Ekonomi Asia, Presiden Duterte lagi-lagi berkemeja barong.
Timbul kesan, elite kita kurang sungguh-sungguh memaknai batik sebagai baju nasional.
Ironisnya, sudah lama kita tanpa merasa risi sedikit pun mengimpor baju bekas dari negeri lain. Mengapa membeli baju loak? Yang penting, demikian kira-kira jawabnya, bukan soal risi atau tidak risi, tetapi karena banyak keuntungannya.
Harian New York Times (12 Oktober 2017) memuat pernyataan sikap beberapa negeri di Afrika mengenai baju bekas impor. Kenya menyebutnya sebagai "baju manusia kulit putih yang mati", Mozambik: "baju malapetaka", Rwanda: "merusak martabat rakyat Rwanda".
Beberapa negeri Afrika ini tengah mempertimbangkan larangan impor baju bekas meski mereka tahu, larangan impor baju bekas akan menimbulkan reaksi negeri pengekspor. Misal, pencabutan "kemudahan" produk mereka masuk negara asal baju bekas.
S Sosrosoemarto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar