Upaya diplomasi itu akan ditempuh setelah pertemuan enam dari 22 menteri luar negeri anggota Liga Arab di Amman, Jordania, Sabtu (6/1). Mereka bertemu untuk menindaklanjuti keputusan Liga Arab melawan keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

Seperti terbaca dalam berita Kompas, Senin (8/1), Liga Arab menyatakan, pilihan politik dan keputusan Trump itu hanya akan memicu aneka kekerasan di kawasan Timur Tengah. Langkah AS juga dinilai sebagai salah satu bentuk pelanggaran berat hukum internasional.

Keputusan Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel memunculkan kecaman keras dari hampir seluruh negara di Timur Tengah dan juga Majelis Umum PBB. Majelis pada 21 Desember 2017, lewat pemungutan suara, mengeluarkan resolusi yang menolak keputusan Trump tersebut. Sembilan negara termasuk AS menentang resolusi, dan 35 negara abstain (netral).

Status Jerusalem, kota suci bagi tiga agama, yakni Islam, Yahudi, dan Kristen, merupakan salah satu isu pokok dalam konflik Israel dan Palestina. Setelah menduduki Jerusalem Timur pada perang 1967, Israel berusaha menjadikan Jerusalem sebagai ibu kota negara.

Hampir bersamaan dengan pertemuan di Amman, surat kabar The New York Timesmengabarkan bahwa anggota intelijen Mesir meminta pemirsa televisi untuk menerima keputusan Trump. Laporan itu didasarkan pada rekaman audio yang dimiliki The New York Times dari seorang anggota intelijen bersama Ashraf al-Kholi. "Saudara kita di Arab mencela masalah ini, tetapi setelah itu (keputusan) ini akan menjadi kenyataan."

Laporan ini menyiratkan level konsensus di antara negara-negara Arab sangat kompleks. Di mata publik, mereka mengecam keras keputusan Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Namun, di sisi lain, para pemimpin Arab tidak berbuat cukup untuk membangun solidaritas yang dibutuhkan warga Palestina.

Persaingan dominasi antara Iran dan Arab Saudi serta perbedaan kepentingan Rusia dan AS di kawasan tampaknya sulit bagi kita menemukan kesatuan pandangan di antara negara-negara Arab Timur Tengah. Artinya, tak hanya terkait isu Palestina, tetapi dalam isu-isu lain pun sulit mengharapkan adanya kesatuan pandangan negara Arab.