Tumpukan dollar AS di cash center PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di Jakarta, Jumat (27/4/2018). Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, nilai tukar rupiah pada Jumat tercatat sebesar Rp. 13,879 per dollar AS.
Gejolak global yang berpengaruh pada melemahnya nilai rupiah dan merosotnya indeks harga saham gabungan menuntut konsentrasi pemerintah untuk meresponsnya.
Dalam seminggu terakhir nilai rupiah melemah. Nilai rupiah di pasar tunai berada pada angka Rp 13.893 pada Jumat, 27 April 2018. Adapun IHSG pada penutupan pasar, Jumat, 27 April 2018, berada pada angka 5.919. Tahun 2018, IHSG pernah menyentuh level tertingginya pada angka 6.600-an.
Meskipun ada nada positif dari perdamaian dua Korea, pertemuan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, gejolak ekonomi global masih berpotensi terjadi. Perang dagang Amerika Serikat dan China masih bisa membawa pengaruh terhadap gejolak ekonomi, khususnya di Indonesia. Ketika Bank Sentral AS menaikkan suku bunga, kebijakan itu juga harus diantisipasi otoritas moneter Indonesia.
Narasi gejolak mata uang, pelemahan daya beli, dan utang luar negeri menjadi isu yang seksi untuk dimanfaatkan kelompok oposisi di tahun politik. Kelompok oposisi memanfaatkan isu tersebut untuk mendelegitimasi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Wacana politik untuk mengganggu elektabilitas Presiden Jokowi pun yang cukup tinggi, menurut sejumlah lembaga survei, gencar disuarakan.
Narasi negatif terhadap pemerintah bisa memengaruhi persepsi publik sehingga muncullah sikap wait and see. Sikap wait and see yang terlalu lama bisa membuat stagnasi ekonomi kian berkepanjangan. Kita memandang di tengah situasi seperti sekarang ini, masyarakat dan dunia usaha membutuhkan sinyal yang jelas dan tegas dari pemerintah. Langkah apa yang mau dilakukan tim ekonomi pemerintah dibutuhkan untuk menumbuhkan kepercayaan publik.
Isu-isu negatif yang berkembang harus diimbangi dengan langkah nyata yang akan diambil pemerintah. Kepercayaan publik dan dunia usaha harus ditumbuhkan. Menjadi tanggung jawab tim komunikasi pemerintah untuk mengimbangi narasi yang berkembang di media sosial dan media massa agar publik mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Kita menilai respons pemerintahan Presiden Jokowi terhadap berbagai isu dan kebijakan kadang terlalu terlambat dan terlalu kecil (too late and too little).
Dalam kontestasi demokrasi, kita mengharapkan adanya adu gagasan dan adu program. Kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa bisa saja diuji atau diperdebatkan dengan gagasan baru dan siapa yang akan mewujudkan gagasan itu. Biarlah rakyat yang akan menilai mana aksi atau gagasan yang bisa lebih memberikan kesejahteraan kepada rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar