Martabat Perguruan Tinggi
Perguruan tinggi diharapkan dapat menciptakan sarjana di bidangnya masing-masing dan menyumbangkan keahliannya untuk menjadi tulang punggung pembangunan.
Karena itu, martabat perguruan tinggi harus dijaga. Kita tahu, mutu pendidikan di Indonesia sudah tertinggal, bahkan dari negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Bahkan, menurut hasil survei yang dimuat di harian Kompas, kemampuan membaca, berhitung, dan memecahkan masalah orang Indonesia berusia 15-55 tahun pada posisi ke-31 dari 34 negara yang disurvei.
Dari hasil survei pula, kita tahu perguruan tinggi yang masuk hitungan sedang hanya UI, ITB, dan UGM. Jadi, saya sebagai mantan dosen amat prihatin melihat keadaan ini. Dulu, era 1970-1980-an, dosen-dosen kita banyak yang mengajar di Malaysia. Sekarang, kita di bawah mereka.
Keprihatinan makin mendalam, melihat perguruan tinggi ikut terjerumus ke paham ekstrem anti-Pancasila. Padahal, sejak kita merdeka 1945, para pemimpin kita sudah merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan untuk menciptakan NKRI. Kok sekarang malah muncul gagasan negara Islam yang anti-Pancasila.
Maka, tindakan Menristek dan Dikti Mohamad Nasir serta Rektor UGM dan pimpinan Universitas Diponegoro sangat tepat dan patut kita hargai demi menjaga martabat perguruan tinggi. Bagaimana jadinya jika lulusan perguruan tinggi hanya teriak-teriak dan menimbulkan kerusuhan? Apa jadinya negara mau dijadikan seperti Afghanistan, Yaman, atau Suriah?
Sudah waktunya negara bertindak tegas tanpa pandang bulu demi keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa kita, yang selama ini sudah banyak tertinggal. Harus diingat pula, ke depan persaingan makin ketat, sedangkan kita masih repot berdebat soal pilpres, bakal calon legislatif korupsi atau tidak korupsi, dan seterusnya.
Lebih luas lagi, demi keutuhan NKRI, tayangan temu wicara di televisi tidak perlu mengundang tokoh-tokoh yang jelas-jelas hendak memecah belah dan memprovokasi rakyat. Kita perlu bertindak tegas karena sedang menghadapi krisis moral nasional.
Drs Kusumo Subagio MSc
Mantan Dosen ITB,
Kemandoran Raya, Jakarta Selatan
Kartu Kredit Hilang
Pada 4/10/2017 tas saya dijambret, semua hilang termasuk kartu kredit saya. Kemudian saya menelepon call center kartu kredit untuk memblokir kartu.
Ternyata pada kartu kredit UOB 5193-1120-1054-8096 terjadi transaksi tidak dikenal. Sepuluh lebih kartu kredit saya dari bank lain aman.
Terjadi 4 kali transaksi daring @ Rp 2 juta. Lalu saya melapor bahwa itu bukan transaksi saya dan berharap UOB tak membayar. Apalagi menurut keterangan transaksi masih menggantung. Artinya, menurut layanan pelanggan (CS) UOB ada transaksi, tetapi belum dibayar.
Pada 13/10/2017 UOB menyatakan bahwa saya harus membayar semua transaksi yang terjadi sebelum pemblokiran kartu. Pertanyaan saya, mengapa UOB tetap membayar transaksi yang menggantung, padahal saya sudah melaporkan itu bukan transaksi saya?
LIM YENNY
Tanah Pasir, Jakarta Utara
Telepon Diputus
Kepada PT Telkom Indonesia, kami hendak menanyakan tindakan PT Telkom Indonesia Yogyakarta memutus jaringan kabel telepon kami (0274) 7982xx dan kami diminta beralih ke jaringan IndiHome yang bukan kebutuhan kami.
Sejak 25 Mei 2018 sampai sekarang, jaringan telepon kami mati. Kami telah melaporkan persoalan ini ke 147 dan menyampaikan surat keberatan kepada PT Telkom Indonesia Yogyakarta, tetapi tidak ditanggapi. Indihome tergantung pada listrik sehingga jika listrik mati, saluran telepon juga mati.
SUTIYAH
Jl Godean Km 8 Klajuran, Sidokarto, Sleman,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar