Poster pemimpin Sosial Demokrat dan Perdana Menteri Swedia Stefan Lofven (sebelah kiri dan kanan) serta tokoh Sosial Demokrat lainnya terpajang di area pejalan kaki menjelang pemilu 9 September mendatang di Stockholm, Sabtu (1/9/2018).
Lanskap politik Swedia akan berubah dalam pemilihan umum yang berlangsung 9 September 2018 ini. Swedia akan semakin ke kanan.
Swedia selama ini dikenal sebagai negara sangat demokratis, terdepan dalam isu kesetaraan jender dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, termasuk toleransi terhadap perbedaan.
Namun, dalam pemilu yang berlangsung pekan ini, lanskap politik Swedia akan segera berubah. Partai Sosial Demokrat, yang sudah menguasai panggung politik sejak tahun 1930-an, untuk pertama kalinya harus berjuang keras agar tidak tergeser oleh partai ekstrem kanan, Demokrat Swedia (DS), yang anti-imigran, anti-multikulturalisme, dan dibangun oleh tokoh-tokoh mantan Nazi dan SS pada tahun 1988.
Kini giliran Swedia yang diterjang gelombang populisme yang sudah melanda Eropa sejak beberapa tahun terakhir. Meskipun negara ini memiliki pelayanan kesehatan dan akses pendidikan terbaik di dunia, sementara pemerintahannya mampu menekan pengangguran dan mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang baik, kecemasan terhadap serbuan imigran menjadi isu populer dan mengakar. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh partai DS.
Dalam waktu singkat, partai yang gencar mengampanyekan retorika anti-imigran dan anti-Muslim ini melejit popularitasnya. Dari semula hanya 10-13 persen, kini DS diperkirakan akan meraih suara sampai 20 persen, menjadi partai kedua terbesar di Swedia. Sementara partai-partai arus utama, Sosial Demokrat, popularitasnya melorot tinggal 24 persen (dari 31 persen) dan Konservatif Moderat hanya 17 persen (dari 23 persen).
Mayoritas pemilih DS adalah anak muda berusia 18-24 tahun yang mengadopsi kecemasan masa depan jika negara mereka dimasuki oleh lebih banyak imigran. Sampai saat ini, negara yang berpenduduk sekitar 10 juta orang itu pada 2014-2016 membuka pintu terhadap 250.000 imigran, kuota terbesar dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Hal itu menyebabkan Pemerintah Swedia menerapkan kembali pengawasan di perbatasan pada 2016.
Perubahan kebijakan itu dianggap sebagai kemenangan oleh partai kanan. Masa depan politik Swedia pun kini menjadi pertanyaan karena blok yang dibangun partai kiri (Sosial Demokrat dkk) ataupun blok partai Konservatif tidak akan mampu berdiri sendiri untuk membentuk pemerintahan.
Kini kedua blok masih menutup kemungkinan beraliansi dengan partai kanan SD. Namun, kepentingan politik tak bisa menjadi jaminan. Di tataran daerah, pembicaraan koalisi antara kubu tengah-kanan dan kubu ekstrem kanan sudah terjadi. Bahkan, partai arus utama Konservatif Moderat yang 40 persen anggotanya tersebar di pelosok Swedia sudah menyatakan terbuka untuk membicarakan koalisi dengan partai SD.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar