Kesalahan pada Buku Bahasa
Sebagai guru sukarela bahasa Indonesia di Tempat Kegiatan Belajar Mandiri Ibu Pertiwi, Perdatam, Jakarta, saya sungguh gerah melihat isi buku pegangan Kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu banyak kesalahan dalam buku bahasa Indonesia kelas VII edisi revisi 2017 dan buku kelas IX edisi revisi 2018.
Pertama, salah ketik, misalnya pemberlakuan ditulis pemberlakukan (buku kelas IX hlm 46). Dalam panduan tentang menulis pidato persuasif tersua penyajian fakta yang terbantahkan; seharusnya penyajian fakta yang tak terbantahkan (buku kelas IX hlm 41).
Kedua, penggunaan istilah yang tidak baku, seperti konfrontasional (buku kelas IX hlm 50) yang tidak dikenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin maksudnya konfrontatif.
Ketiga, cara penulisan yang tidak baku, seperti judul diakhiri dengan titik dua dan awal kata yang seharusnya dimulai dengan huruf besar ternyata ada yang ditulis dengan huruf kecil.
Saya sudah menyampaikan kritik sesuai dengan arahan yang tercantum pada buku tersebut, yaitu ke buku@kemdikbud.go.id. Surel saya kirim pada 27 September 2018, tetapi sampai surat ini ditulis, tidak ada tanggapan apa-apa.
Sebagai catatan, saya mengajar di TKBM sejak 2010 sebagai wujud kepedulian saya terhadap pendidikan anak duafa.
Yanny Wirawan
Jalan Warung Silah, Ciganjur,
Jakarta Selatan
BPJS dan Konfirmasi Pasien
Seperti biasa, setelah menerima obat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari rumah sakit, bila jumlahnya agak banyak, pasien harus mengambil resep di apotek rekanan BPJS. Seperti biasa juga, ada saja obat yang tidak tersedia.
Pada hari itu, saya mendapat kurang dari setengah jumlah obat yang diresepkan dari sebuah apotek rekanan BPJS, tetapi diminta menandatangani resep. Waktu saya mengusulkan agar mencoret obat-obat yang tidak ada, pihak apotek menjawab bahwa mereka tidak akan mengklaim yang tidak ada.
Baiklah, tanpa mengurangi rasa percaya saya kepada apotek, pada hemat saya cara itu amat rawan disalahgunakan: tak ada yang menjamin bahwa obat-obat yang tidak diterima pasien tidak akan diklaim kepada BPJS. Juga pasien sebenarnya sangat dirugikan.
BPJS perlu mencari solusi akan masalah ini, misalnya secara manual menambah satu kolom di resep asli agar penerima obat memaraf setiap obat yang diterima atau memberi tanda "X".
Lebih ideal lagi bila bisa secara online dengan memberi nomor tersendiri untuk setiap obat yang diresepkan. Caranya, kasih jatah nomor-nomor tertentu untuk setiap rumah sakit, misalnya sejuta nomor untuk jangka waktu tertentu.
Bila di suatu apotek tidak tersedia obat tertentu dan selama nomor tersebut masih aktif, pasien dapat menggunakannya di apotek lain. Tidak hangus seperti sekarang.
Semoga masukan ini dipertimbangkan.
Widjono Winata
Jl Sriwijaya, Regol, Bandung
Tanggapan PT KAI
Kami mengucapkan terima kasih kepada Sdr Marojahan Samosir atas suratnya, "Toilet di Stasiun", di Kompas edisi 27 Oktober 2018. Berikut tanggapan kami.
Sebetulnya luar stasiun (zona tiga) Solo Balapan sudah dilengkapi dengan toilet. Mengingat fasilitas itu digunakan tak hanya oleh penumpang kereta api, toilet tersebut cepat rusak. Daripada terkesan jorok, toilet kami tutup.
Pada 2019, PT KAI (Persero) Daop 6 Yogyakarta akan melengkapi toilet dan mushala di luar stasiun. Perluasan area parkir saat ini sedang dikerjakan. Di beberapa stasiun lain yang belum dilengkapi toilet segera dipasang toilet portabel ramah lingkungan yang bisa dipindah-pindahkan.
Kami berharap masyarakat menanamkan adab atau etiket penggunaan toilet umum dan fasilitas umum sebagaimana penggunaan toilet pribadi agar semua nyaman.
Marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan untuk menghargai privasi pengguna toilet lainnya.
Eko Budiyanto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar