Delegasi Indonesia sesaat sebelum menggelar jamuan makan di sela-sela sidang majelis ke-31 Organisasi Maritim Internasional (IMO) digelar di kantor pusat IMO di London, Inggris, melalui layar monitor, Kamis (28/11/2019). Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan IMO Kategori C untuk periode 2020-2021. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih sebagai auditor eksternal periode 2020-2023 bagi badan khusus di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa itu.
Keanggotaan Indonesia di Dewan Organisasi Maritim Internasional menjadi kesempatan untuk meningkatkan manfaat dan perlindungan laut kita. Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Organisasi Maritim Internasional (IMO) Kategori C periode 2019-2020 pekan lalu. Keanggotaan Kategori C berisikan 20 negara yang memiliki kepentingan khusus dalam transportasi dan navigasi maritim, selain mewakili kawasan geografi utama dunia.
Nilai penting keanggotaan IMO diperlihatkan dari tugas dewan. Dewan menentukan arah kebijakan dan perancangan hukum kemaritiman dunia yang akan memengaruhi kepentingan nasional. Tugas utama IMO membuat dan menjaga kerangka kerja peraturan transportasi laut, termasuk keamanan, perlindungan lingkungan, peraturan hukum, kerja sama teknis, perlindungan dan efisiensi pelayaran, termasuk industrinya.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, keanggotaan Indonesia di Dewan IMO sudah sepantasnya. Dengan menjadi anggota dewan, posisi tawar Indonesia meningkat untuk memegang peran strategis dalam ikut menjaga ketertiban dan keamanan pelayaran dunia, termasuk Indonesia. Selain itu, Indonesia akan terlibat dalam penyusunan kerangka kegiatan pelayaran dan pengangkutan barang serta peraturannya yang berdampak pada kedaulatan negara selain manfaat ekonomi.
Pesawat terbang Bonanza milik Skuadron 200 Wing Udara 1 Puspenerbal melintas rendah menyambut kedatangan KRI Bima Suci di Dermaga Ujung, Komando Armada II, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (12/11/2019).
Selama ini Indonesia telah aktif berpartisipasi ikut menyelenggarakan jaminan perlindungan dan keamanan pelayaran. Salah satunya usulan kepada IMO untuk mengadakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) beserta cabangnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, ALKI adalah alur laut Indonesia yang dapat dilalui kapal atau pesawat udara asing di atas alur tersebut untuk pelayaran dan penerbangan normal dengan tujuan transit terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin. Saat ini terdapat tiga ALKI yang menjadi jalur melalui Indonesia dari utara ke selatan dan sebaliknya.
Ke depan, pengaturan kemaritiman akan semakin kompleks dan penting. Perubahan geopolitik di Asia memperlihatkan minat besar China menguasai Laut China Selatan, menimbulkan kekhawatiran negara-negara di Asia Timur tentang transportasi laut secara bebas, aman, dan lancar. Pengamanan lalu lintas perdagangan melalui laut selalu mendapat tantangan, seperti perompakan yang pernah marak di perairan Indonesia dan Singapura serta di perairan Afrika.
Indonesia juga dapat mengambil peran penting membangun kerja sama teknis menyangkut perubahan iklim. Kenaikan suhu muka bumi akan menaikkan muka air laut yang berdampak bagi negara kepulauan dan yang memiliki garis pantai.
Menyusun kerja sama teknis antarnegara berbatasan juga penting untuk mencegah pencurian di laut kita. Laut adalah masa depan. Kita belum memberikan perhatian terbaik pada laut untuk kemakmuran rakyat Indonesia dan dunia. Keanggotaan Indonesia dalam Dewan IMO harus dapat menjawab kebutuhan tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar