Pertanyaan inilah yang pertama mengemuka melihat situasi politik di Thailand saat ini. Selasa lalu digelar demonstrasi besar-besaran menentang upaya pemerintah pimpinan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang Amnesti ke Senat.
Senat, memang, sudah menolak RUU tersebut. Namun, kelompok oposisi yang dimotori Partai Demokrat tetap mengajak rakyat terus demonstrasi menentang pemerintah dan pada akhirnya menggulingkan Yingluck.
Bisa dikatakan inilah blunder atau kesalahan besar yang dibuat pemerintah Yingluck. Mereka mengajukan RUU Amnesti yang oleh para penentangnya dibaca sebagai upaya pemerintah menghapus kejahatan yang dilakukan Thaksin Shinawatra, kakak kandung Yingluck, yang pernah menjadi perdana menteri negeri. Thaksin, meski populer, oleh lawan-lawan politiknya dianggap telah memecah belah bangsa dan menghindari masa hukuman yang dijatuhkan kepadanya karena kasus korupsi.
Kalau gerakan kelompok oposisi berlanjut dan menggoyang pemerintahan Yingluck, sungguh sangat disayangkan. Yingluck, yang mantan ketua eksekutif perusahaan real estat, tahun 2011 terpilih menjadi perdana menteri ke-28 Thailand dan sekaligus perempuan perdana menteri pertama di negerinya.
Kepemimpinan Yingluck mampu merebut hati rakyat Thailand. Tahun pertama pemerintahannya, ia berhasil membawa Thailand keluar dari krisis berat (ekonomi dan sosial) akibat banjir besar yang melanda negeri itu. Ia juga berhasil membangun rekonsiliasi nasional—lewat Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran Thailand. Rekonsiliasi nasional sangat penting bagi Thailand setelah sempat terpecah belah karena pertarungan politik. Di tangan Yingluck, partisipasi Thailand di tingkat internasional semakin nyata tidak hanya di ASEAN, tetapi juga tingkat global.
Akan tetapi, capaian-capaian itu bisa-bisa runtuh berantakan andai Yingluck tidak mampu meyakinkan kelompok oposisi bahwa pemerintah benar-benar sudah membuang jauh-jauh RUU amnesti itu. Sangat disayangkan, memang, Yingluck membuat peluang bagi musuh-musuh politiknya untuk menyerangnya. Sebab, RUU amnesti itu sangat mudah dibaca sebagai usaha mencari keuntungan diri, melindungi Thaksin lepas dari jerat hukum.
Yingluck kurang jeli membaca situasi bahwa bagaimanapun, masih banyak kelompok atau partai politik yang tidak suka kepada Thaksin yang dianggap kurang menghormati Raja. Karena itu, setiap usaha yang dibaca akan mengampuni Thaksin akan menjadi bumerang baginya.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003147311
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar