Lembaga yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, itu juga menegaskan bahwa Thailand harus menarik mundur pasukannya yang pada saat ini ditempatkan di sekitar candi Hindu tersebut. Candi Preah Vihear, yang terletak di perbatasan Kamboja dan Thailand, sejak lama diperebutkan oleh kedua negara.
Sesungguhnya pada tahun 1962, Mahkamah Internasional memutuskan Candi Preah Vihear milik Kamboja. Akan tetapi, karena Mahkamah Internasional pada saat itu tidak memutuskan status tanah di sekitar candi yang berusia 900 tahun itu, sengketa wilayah di candi itu tetap berlanjut. Sebab, area gerbang utama candi berada dalam wilayah Thailand.
Candi yang dibangun Kerajaan Khmer pada abad XI itu diduduki tentara Thailand pada tahun 1950-1962. Sejak keputusan Mahkamah Internasional tahun 1962 itu, sengketa di wilayah tersebut praktis terhenti. Persoalan itu kembali muncul ke permukaan setelah candi itu ditetapkan sebagai Situs Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO pada tahun 2008. Baik Kamboja maupun Thailand menempatkan pasukan di sekitar candi tersebut. Insiden berdarah antara tentara Kamboja dan Thailand terjadi tahun 2011, yang menyebabkan 28 orang tewas.
Kamboja kemudian mengajukan persoalan sengketa wilayah itu ke Mahkamah Internasional untuk meminta kejelasan tentang keputusan Mahkamah Internasional pada tahun 1962.
Dengan keputusan yang diambil dua hari lalu itu, Mahkamah Internasional menyempurnakan keputusan yang diambilnya 51 tahun lalu. Dan, tampaknya sengketa wilayah antara Kamboja dan Thailand di perbatasan bersama itu akan segera berakhir.
Thailand menerima baik keputusan Mahkamah Internasional itu, demikian juga Kamboja. Dalam pidatonya yang disiarkan televisi, Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mengatakan kepada rakyat Thailand bahwa kedua negara akan bekerja sama untuk mencapai perdamaian. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen juga berjanji akan bekerja sama dengan Thailand untuk menjaga perdamaian di perbatasan dan menegaskan tidak akan melakukan tindakan apa pun yang dapat memicu ketegangan di antara kedua negara.
Kita berharap sikap yang diambil pemerintahan PM Yingluck terhadap keputusan Mahkamah Internasional itu didukung semua elemen masyarakat di Thailand. Memelihara perdamaian itu jauh lebih baik daripada memelihara konflik, yang jika tidak hati-hati bisa berkembang menjadi bentrokan berdarah dan mengakibatkan korban tewas berjatuhan.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003128736
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar