SISTEM Kesehatan Nasional mengalami perubahan paradigma dari sistem egaliter pada awal zaman Orde Baru menuju sistem kapitalis liberal pada akhir Orde Baru dan sekarang.
Perubahan terbesar dan tercepat untuk menjamin rakyat memenuhi kebutuhan kesehatan terjadi ketika Orde Baru mewajibkan dokter, dokter gigi, dan apoteker menjalani inpres ke daerah. Puskesmas, yang menjadi contoh sukses primary care di dunia, berkembang pesat ketika itu. Upaya kesehatan masyarakat (UKM) untuk mencegah berbagai penyakit menular mendapat perhatian dan pendanaan yang relatif memadai sesuai dengan tingkat pendapatan per kapita ketika itu. Upaya kesehatan perorangan (UKP), mulai diagnosis dan pengobatan dini penyakit, dapat diakses oleh hampir semua penduduk karena tarif standar nasional yang rendah.
Pada awal 1990-an terjadi perubahan menuju liberalisasi dan kapitalisasi UKP. Lembaga donor seperti Bank Dunia merekomendasikan upaya yang disebut cost recovery. Penetapan tarif yang terlalu rendah, ketika itu diperki- rakan sekitar 20 persen dari biaya layanan yang dikeluarkan pemerintah, dinilai mengancam keuangan negara. Maka, layanan kesehatan di fasilitas kesehatan publik (milik pemerintah) mulai diperjualbelikan.
Rumah sakit (RS) pemerintah didorong mengembangkan kamar VIP dengan segala variasi tarif yang berbeda. Jadilah tarif periksa darah, dengan mesin atau orang yang sama, berbeda jauh antara pasien yang dirawat di kelas III dan pasien VIP. Tarif itu merupakan salah satu keajaiban dunia sampai sekarang. Kini tarif layanan di RS publik bisa lebih mahal daripada tarif di RS swasta, bahkan lebih mahal dari tarif di beberapa RS swasta di Malaysia. Apakah rakyat menikmati investasi dana APBN/APBD alat dan bangunan di RS pemerintah? Ya, tapi hanya rakyat yang berduit dan dokter konsultan.
Perubahan itu jadi beban besar bagi rakyat kecil. Banyak kor- ban: rakyat harus bayar uang mu- ka untuk layanan mendesak atau layanan intensif. Bulan lalu di Pinrang seorang bayi mati di depan loket menunggu kepastian pembayaran: layanan tak diberikan (Kompas.com, 31-10-13). Di Amerika yang sangat kapitalis hal seperti itu tak terjadi. Bukan tak mungkin penyebab kematian
terbesar ialah kebijakan pemerintah. Rakyat berpenghasilan rendah takut ke fasilitas kesehatan pemerintah, tak mampu membayar, atau akhirnya disandera.
Sejalan dengan demokratisasi, ketakutan rakyat jadi komoditas politik yang laku keras. Banyak pejabat menjanjikan pengobatan gratis apabila mereka terpilih. Kerap, janji tinggal janji.
Kualitas hidup
Kesehatan memang bukan satu-satunya kebutuhan hidup. Tanpa kesehatan, maka pendidikan, lapangan kerja, dan segala fasilitas hidup tak bisa dinikmati. Sampai saat ini pemerintah masih lalai terhadap tugas konstitusionalnya dalam kesehatan. Sebagian besar rakyat tak menda- pat proteksi kesehatan yang memadai. Rakyat di kota besar tidak menghirup udara sehat. Rakyat tak terlindungi dari produk makanan dan bahan berbahaya di sekitarnya. Inspeksi sanitasi dan kualitas makanan tak dilakukan. Penyuluhan untuk pemahaman dan penyadaran memberi makanan yang baik bagi keluarga sangat tak memadai. Pemerintah membiarkan bahkan mendorong sebagian besar rakyat menghabiskan uang lebih banyak untuk rokok dibandingkan untuk makanan sehat dan bergizi.
Akibatnya dapat kita saksikan kualitas bangsa yang rendah. Angka kematian ibu masih bertengger di atas 200, jauh di atas target MDG. Meski usia harapan hidup 70 tahun, kualitas hidup bangsa kita rendah. Daya saing bangsa kita jauh di bawah daya saing bangsa tetangga. Bangsa kita lebih dikenal dengan bangsa pembantu, sekadar mampu mengerjakan pekerjaan operator yang tak membutuhkan kemampuan intelektual tinggi.
Kita bisa saksikan di sejumlah mal dalam negeri dan mal di negara tetangga betapa banyak bangsa kita yang stunting, rata- rata tinggi badan generasi muda Indonesia jauh di bawah rata-rata tinggi badan generasi muda di Thailand, Filipina, bahkan Vietnam. Itu tanda bangsa kita kurang sehat, kurang asupan gizi baik—untuk tingkat pendapatan negara berekonomi menengah atas. Besar bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang dianggarkan Rp 150.000 per orang per bulan menunjukkan pejabat mendua. Mereka tahu: sekali makan dalam rangka rapat di hotel-hotel, yang penuh pada akhir tahun anggaran, lebih mahal daripada BLSM sebulan. Oh!
Investasi negeri ini untuk membangun bangsa berkualitas, sehat, dan produktif sangat rendah. Belanja pemerintah (publik) untuk kesehatan dalam 40 tahun terakhir mandek pada tingkat 1 persen produk domestik bruto (PDB). Total belanja kesehatan, termasuk yang dikeluarkan rakyat ke luar negeri, tak lebih dari 3 persen PDB dalam 40 tahun terakhir. Jangan heran hasilnya adalah bangsa yang ngotot, bukan bangsa ngotak alias cerdas.
Memang ada anak bangsa yang berprestasi internasional, tetapi jumlahnya relatif kecil. Sebagian besar pekerja berproduktivitas rendah. Namun, pemerintah justru membanggakan dan menjualnya kepada investor sebagai "ongkos tenaga kerja yang murah". Obat mahal untuk menyelematkan nyawa dianggap barang kenikmatan yang dipungut pajak. Kontraproduktif!
Tidak cukup fiskal?
Pemerintah selalu saja berkilah bahwa kapasitas fiskal Indonesia tak cukup. Aneh. Mengapa India dan China yang berpenduduk lebih dari 1 miliar mampu membelanjakan kesehatan lebih dari 5 persen PDB, kok Indonesia masih tak mampu? Dua puluh tahun lalu kedua negeri besar itu hanya mengeluarkan sekitar 3 persen PDB, sama dengan Indonesia. Mereka maju, kita mandek.
Sesungguhnya Indonesia memiliki dana lebih dari cukup untuk menyehatkan dan meningkatkan produktivitas bangsa. Namun, terjadi malapraktik anggaran. Sekitar Rp 300 triliun tiap tahun digunakan untuk subsidi BBM guna mendorong penjualan mobil, motor, investasi jalan tol yang memperkaya pengusaha dan meningkatkan polusi. Tahun ini lebih dari Rp 100 triliun cukai rokok tidak digunakan untuk mengoreksi kerusakan rokok. Sementara anggaran Kemenkes dalam lima tahun terakhir tidak lebih dari Rp 30 triliun per tahun. Pemerintah hanya mau menyubsidi iuran tahun 2014 bagi 86 juta penduduk sebesar Rp 20 triliun. Jelas, sakitnya sistem kesehatan bukan karena tidak ada kapasitas fiskal, melainkan karena salah prioritas belanja dana publik.
Hasbullah Thabrany, Chair Center for Health Economics and Policy Studies (CHEPS) Universitas Indonesia
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003041297
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar