Dalam seminar internasional "Menghindari Perangkap Negara Berpendapatan Menengah", di Bali, Jumat (13/12), Kepala Integrasi Ekonomi Regional Bank Pembangunan Asia Iwan Jaya Azis mengingatkan, peningkatan produktivitas saja tidak cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi. Pada saat bersamaan harus terjadi pemerataan hasil pembangunan.
Untuk menjadi negara maju, ukuran ekonomi saja memang tidak cukup. Ekonomi Indonesia tumbuh tinggi di atas 6 persen hingga pertengahan tahun ini. Indonesia menjadi salah satu dari 20 ekonomi terbesar dunia dalam kelompok G-20.
Pada saat bersamaan, kita juga prihatin karena distribusi pendapatan yang diukur berdasar rasio gini besarnya 0,41, paling timpang sejak Indonesia merdeka. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi nasional, hasil pembangunan semakin tidak terbagi merata.
Pembangunan manusia, yang mencerminkan pemerataan hasil pembangunan, tertinggal dari pembangunan ekonomi. Menurut laporan Program Pembangunan PBB tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2013, peringkat IPM kita lebih rendah dari rata-rata negara Asia Timur dan Pasifik. Indonesia di peringkat ke-121 dari 187 negara.
IPM mengukur tingkat kesehatan dan usia harapan hidup, akses terhadap pengetahuan dan pendidikan, serta pendapatan per kapita. Apabila ketimpangan pembangunan diperhitungkan, IPM Indonesia merosot dari 0,629 menjadi 0,514.
Dari sisi wilayah, ketimpangan pembangunan terlihat dari perbedaan mencolok nilai IPM Jawa dan Sumatera dengan bagian lain Indonesia, terutama bagian timur.
Kita juga prihatin melihat kelompok elite yang menyalahgunakan anggaran pembangunan untuk kepentingan jangka pendek pribadi atau kelompok. Korupsi yang pelaku dan besarannya mencengkam terus terjadi.
Tanpa perubahan arah dan strategi pembangunan, Indonesia akan benar-benar terperangkap menjadi negara berpenghasilan menengah. Tingginya populasi penduduk usia muda yang sering disebut sebagai jendela peluang Indonesia melompat masuk menjadi negara maju akhirnya menjadi beban pembangunan.
Selalu ada kesempatan membalik keadaan. Yang dibutuhkan bukan sikap reaktif sesaat, melainkan transformasi konsisten dan terkoordinasi lintas bidang, lintas kementerian dan lembaga, menjangkau daerah dan pusat.
Pedesaan adalah sumber kemiskinan dan jumlah penduduk terbesar sehingga pembangunan harus menyasar desa dan pertanian. Dana pembangunan, terutama untuk infrastruktur, harus memperhatikan wilayah di luar Jawa dan Sumatera. Ini tantangan dan peluang yang harus segera dijawab pemerintahan saat ini dan pemerintahan baru 2014.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003705097
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar