Komisi Pemilu Thailand, Kamis (15/5), meragukan bahwa pemilu dapat digelar 20 Juli sesuai rencana semula. Gangguan keamanan terhadap berbagai persiapan pemilu terus terjadi. Ledakan granat dan penembakan mengakibatkan tiga orang tewas. Padahal, Pemilu 20 Juli itu diharapkan dapat mengakhiri krisis politik di Thailand yang telah berlangsung sejak November 2013.
Pemilu 20 Juli itu semula direncanakan PM Thailand Yingluck Shinawatra setelah 21 Maret 2014 Mahkamah Konstitusi Thailand membatalkan hasil Pemilu 2 Februari. PM Yingluck lalu diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi pada 7 Mei 2014 karena terbukti menyalahgunakan kekuasaan. Penggantinya, Penjabat PM Niwattumrong Boonsongpaisan, memutuskan untuk tetap menggelar Pemilu 20 Juli 2014.
Namun, keinginan untuk menggelar Pemilu 20 Juli itu mendapatkan perlawanan keras dari kelompok penentang pemerintah. Mereka mendesak agar Niwattumrong, yang sebelumnya adalah Wakil PM dalam Kabinet Yingluck, diganti oleh PM baru yang lebih netral. Desakan itu tidak dapat dipenuhi karena dianggap menyalahi sistem demokrasi. Pertimbangannya, PM Yingluck terpilih sebagai PM melalui pemilu sehingga pemerintahan yang dibentuknya tidak dapat diturunkan lewat aksi-aksi turun ke jalan, atau populer dengan sebutan parlemen jalanan.
Hingga kini tidak terlihat adanya titik-titik terang yang dapat mengakhiri krisis politik yang telah berlangsung selama hampir enam bulan itu. Baik pimpinan militer maupun Raja Bhumibol Adulyadej tidak memperlihatkan tanda-tanda akan turun tangan untuk mengatasi krisis politik itu. Padahal, jika krisis politik ini tidak segera diatasi, selain dikhawatirkan akan terjadi bentrokan terbuka antara kelompok anti dan pro pemerintah, juga dikhawatirkan membuat perekonomian Thailand terganggu.
Kita berharap aparat keamanan, terutama polisi, menyadari kemungkinan terjadinya bentrokan terbuka antara kelompok anti dan pro pemerintah dan terpuruknya perekonomian Thailand, dengan antara lain mengupayakan pemilu dapat diselenggarakan tepat 20 Juli 2014. Oleh karena hanya melalui pemilu dapat dibentuk suatu pemerintahan yang sah. Sayangnya, dari laporan media massa, diketahui bahwa polisi anti huru-hara mengizinkan para pemrotes, dalam hal ini kelompok anti pemerintah, masuk ke dalam ruang pertemuan dan melakukan kekacauan untuk menunda pelaksanaan pemilu.
Mudah-mudahan apa yang terjadi di lapangan itu bukanlah arahan dari atas, oleh karena tanpa pemilu sulit mengharapkan di Thailand akan terbentuk suatu pemerintahan yang sah.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006663193
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar