Sesuai dengan mandat yang ada, dalam 158 hari ke depan hingga berakhirnya mandat tersebut, Presiden Yudhoyono punya tanggung jawab mengantarkan bangsa Indonesia dalam transisi kekuasaan pada 20 Oktober 2014. Transisi kekuasaan yang mulus pada 20 Oktober dan stabilitas politik yang terjaga dalam hampir sepuluh tahun terakhir adalah legacy yang berarti dari pemerintahan Yudhoyono.
Dalam waktu tersisa itu pula, semangat untuk tetap melayani dan melindungi masyarakat, serta menjaga keamanan dan ketertiban, tetap diharapkan dilakukan pemerintah. Pertemuan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang meminta izin kepada Presiden Yudhoyono untuk maju sebagai calon presiden dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014, serta permintaan mundur Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang ditemani bakal calon presiden Prabowo Subianto kepada Presiden Yudhoyono, adalah budaya politik yang bagus dan santun.
UU Pemilu Presiden memang mengharuskan menteri yang akan maju dalam pencalonan presiden untuk mundur. Langkah itulah yang dilakukan Hatta. Khusus untuk kepala daerah yang akan maju dalam pencalonan presiden, UU Pemilu Presiden mensyaratkan perlunya Joko Widodo untuk minta izin kepada Presiden. Selanjutnya, Joko Widodo akan cuti dan nonaktif sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Kita berharap dinamika politik yang terjadi menjelang pemilihan presiden diantisipasi sehingga pelayanan kepada masyarakat tak boleh berkurang. Hal yang perlu diantisipasi Presiden Yudhoyono adalah akan beralihnya status sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu yang terpilih sebagai anggota DPR 2014-2019 dan akan dilantik 1 Oktober 2014. Posisi menteri dalam kekuasaan eksekutif tak mungkin dirangkap dengan anggota DPR di cabang kekuasaan legislatif. Itu berarti sejumlah pos menteri kembali akan kosong pada 1 Oktober 2014.
Kekosongan sejumlah kursi menteri tidak boleh mengurangi semangat untuk tetap melayani masyarakat, baik di tingkat pusat maupun di level Provinsi DKI Jakarta. Nonaktifnya Joko Widodo diatasi dengan ditunjuknya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Tergantung pada Presiden Yudhoyono apakah akan mengganti posisi Hatta sebagai Menko Perekonomian dengan menteri baru atau dirangkap menteri lainnya. Namun, perlu kita ingatkan, banyak pekerjaan rumah yang masih harus ditangani pemerintah. Selain penyusunan RAPBN 2014-2015 yang dengan memberikan keleluasaan bergerak pada pemerintahan baru, sejumlah masalah urusan pertambangan yang belum rampung, tugas di depan mata adalah menyiapkan transportasi Lebaran pada Juli 2014. Rusaknya jalur pantura akan kian menyiksa arus mudik Lebaran tahun 2014. Agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga tetap harus jadi perhatian.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006640983
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar